Ekonomi
Beranda ยป Berita ยป Utang Luar Negeri RI Mei 2026 Capai Rp8.000 Triliun, Rasio ke PDB 29,9%

Utang Luar Negeri RI Mei 2026 Capai Rp8.000 Triliun, Rasio ke PDB 29,9%

Ilustrasi utang luar negeri. (Dok: Ruzka Indonesia/BI)

RUZKA INDONESIA โ€“ Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.000 triliun, atau secara tahunan tumbuh sebesar 2,1% (yoy). Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2,0% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Dia menjelaskan ULN publik tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026.

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN,” ujar Ramdan di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Pengurus Koperasi Merah Putih di Majalengka Demo Saat Harkopnas, Tuntut Kejelasan Aturan hingga Peran Manajer

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0%); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.

ULN Swasta Kontraksi 0,1%, Didominasi Jangka Panjang

Disebutkan ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara tahunan. Kontraksi tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan kontraksi sebesar 0,5% pada April 2026.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 0,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada April 2026 sebesar 5,0% (yoy).

Pemerintah Lindungi Harga Panen dan Ternak, Wamentan: Tak Boleh Ada Petani Susah Lagi

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai *l79,9% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Tetap Sehat

BI mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. ***

Editor: Yoyok Bepe
Email: yoyokbp@gmail.com

BPJS Ketenagakerjaan Buka Program PEKA, Dukung Pemberdayaan Ekonomi di Depok

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Berlaku Nasional, Polres Garut Imbau Masyarakat Manfaatkan Layanan Gratis Contact Center 110

05

Ekonomi Jakarta Moncer, Disokong Stabilnya Inflasi dan Terjaganya Aktivitas Perdagangan

06

Sekolah dan Upaya Membumikan Gapura Pancawaluya di SMAN 1 Cikijing

07

Galeri Indonesia Kaya, Gelar Konser Kidung Natal Indonesia, Semangat Inklusivitas Berjalan Beriringan dalam Harmoni Musik Keroncong

Sorotan






Kolom