RUZKA INDONESIA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya diminta melakukan kajian yang matang dan komprehensif sebelum memutuskan penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris yang melihat kebijakan tarif tidak cukup hanya dilihat dari kebutuhan operasional dan kondisi fiskal, tetapi juga harus menempatkan kemampuan serta kebutuhan pengguna transportasi publik sebagai subjek penting kajian.
Fahira Idris menilai usulan tarif Rp5.000 untuk layanan Transjakarta di dalam Jakarta dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), termasuk opsi tiket terintegrasi dan paket langganan, perlu dikaji secara objektif. Setiap pilihan kebijakan harus dihitung dampaknya terhadap daya beli warga, kualitas layanan, keberlanjutan subsidi, serta tujuan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Transportasi publik adalah urat nadi kehidupan Jakarta. Karena itu, setiap kebijakan tarif harus diputuskan dengan sangat hati-hati. Kemampuan warga membayar, pola perjalanan pengguna, kualitas layanan, subsidi, dan dampaknya terhadap penggunaan transportasi umum harus dibaca sebagai satu kesatuan. Saya pribadi berharap dalam situasi ekonomi saat ini, tarif Transjakarta tetap dipertahankan dulu,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya kepada RUZKA INDONESIA, Kamis (09/07/2026).
Menurut Senator Jakarta ini, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian sebelum keputusan tarif baru diambil.
Pertama, kemampuan membayar warga dan beban riil biaya transportasi. Kajian harus memetakan dampak kebijakan terhadap pekerja berpenghasilan rendah, pekerja informal, mahasiswa, pencari kerja, serta keluarga dengan lebih dari satu anggota pengguna transportasi publik.
“Jangan hanya melihat angka rata-rata pendapatan. Yang harus dihitung adalah beban riil warga, termasuk biaya menuju titik awal perjalanan dan dari titik pemberhentian ke tujuan akhir,” ungkap Fahira Idris.
Kedua, peningkatan kualitas layanan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan tarif. Jika warga diminta membayar lebih, maka harus ada peningkatan layanan yang jelas dan terukur, mulai dari waktu tunggu yang lebih singkat, penambahan armada saat jam sibuk, pengurangan kepadatan, keamanan halte, hingga akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.
“Jika ada penyesuaian tarif, warga harus mengetahui manfaat tambahannya. Perjalanan harus semakin mudah, aman, nyaman, dan terintegrasi,” jelas Fahira Idris.
Ketiga, desain tarif harus inklusif dan menyesuaikan pola perjalanan warga. Menurut Fahira Idris, paket langganan bulanan merupakan opsi menarik, tetapi belum tentu sesuai bagi semua kelompok.
Terkait desain tarif, perlu dikaji pilihan tarif harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, tarif terintegrasi, serta perlindungan bagi kelompok yang membutuhkan.
Fahira Idris juga menilai tarif Transjabodetabek perlu mempertimbangkan karakter rute dan penggunanya. Perjalanan menuju bandara, misalnya, memiliki karakter berbeda dengan perjalanan pekerja komuter harian.
Segmentasi pengguna, jarak, frekuensi, serta kualitas layanan perlu menjadi bagian dari formulasi tarif.
Keempat, transparansi subsidi dan tujuan kebijakan. Fahira menilai publik perlu mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai struktur biaya layanan, besaran subsidi, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penyesuaian tarif.
Menurutnya, subsidi transportasi publik tidak semata-mata menjadi beban fiskal, tetapi juga investasi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kemacetan dan polusi, serta menjaga daya beli masyarakat.
“Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, kualitas pelayanan, dan keterjangkauan. Data mengenai kemampuan membayar, kebutuhan subsidi, dan dampak kebijakan perlu dikomunikasikan secara terbuka,” kata Fahira Idris.
Kelima, memastikan partisipasi publik yang bermakna. Fahira Idris mendorong Pemprov dan DPRD DKI Jakarta membuka dialog lebih luas dengan komunitas pengguna transportasi publik, pekerja, mahasiswa, penyandang disabilitas, perempuan, pelaku usaha kecil, akademisi, pengamat transportasi, serta warga komuter kawasan aglomerasi.
“Pengguna transportasi publik harus menjadi subjek kebijakan. Mereka yang setiap hari menunggu bus, berpindah moda, menghadapi kepadatan, dan menghitung ongkos dari pendapatannya. Pengalaman mereka adalah data penting,” tegas Fahira Idris.
Ia menambahkan, tujuan besar kebijakan transportasi Jakarta adalah membuat semakin banyak warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Karena itu, setiap kebijakan tarif harus diuji terhadap tujuan tersebut.
“Penyesuaian tarif bukan semata keputusan menaikkan atau mempertahankan angka, tetapi bagaimana kita merancang sistem transportasi publik yang adil bagi warga, sehat secara fiskal, semakin berkualitas, dan membawa Jakarta semakin dekat menjadi kota global yang nyaman serta inklusif,” tandas Fahira Idris. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putraqa
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar