RUZKA INDONESIA – Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas Sekolah Rakyat di Jakarta disambut positif Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. Rencana pembangunan sekolah permanen, pengembangan sekolah rintisan, dan penambahan kuota siswa dinilai akan menyempurnakan ekosistem akses pendidikan Jakarta yang selama ini telah diperkuat melalui KJP Plus dan Program Sekolah Swasta Gratis.
Fahira Idris menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki posisi strategis karena menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan yang persoalannya tidak berhenti pada biaya sekolah. Anak jalanan, anak putus sekolah, anak yang harus bekerja, dan anak dari keluarga dengan persoalan sosial-ekonomi kompleks membutuhkan intervensi lebih utuh melalui pendidikan, asrama, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan karakter, dan pendampingan sosial.
“KJP Plus, Sekolah Swasta Gratis, dan Sekolah Rakyat jika berjalan sinergis akan membentuk perlindungan pendidikan yang semakin lengkap. KJP Plus menjaga keberlanjutan pendidikan, Sekolah Swasta Gratis memperluas akses tanpa hambatan biaya, sementara Sekolah Rakyat menjangkau anak-anak yang membutuhkan pendampingan lebih intensif,” ujar Fahira Idris kepada RUZKA INDONESIA, Kamis (09/07/2026) malam.
Senator Jakarta yang juga pemerhati pendidikan ini mengungkapkan terdapat sejumlah dampak besar dari perluasan Sekolah Rakyat bagi masa depan Jakarta.
Pertama, menutup celah akses pendidikan bagi kelompok paling rentan. Di tengah luasnya fasilitas pendidikan Jakarta, masih ada anak-anak yang sulit masuk atau bertahan dalam sistem pendidikan karena kemiskinan, kondisi keluarga, pekerjaan di jalanan, maupun lingkungan sosial yang tidak mendukung. Sekolah Rakyat dapat menjadi jaring pengaman bagi mereka yang belum sepenuhnya terjangkau pendidikan reguler.
“Keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari banyaknya sekolah unggulan, tetapi juga dari kemampuan kita menemukan dan mendampingi anak-anak yang paling berisiko tertinggal. Tidak boleh ada anak Jakarta kehilangan masa depan hanya karena lahir dalam keadaan sulit,” ungkap Fahira Idris.
Kedua, memutus kemiskinan antargenerasi dan membuka mobilitas sosial. Pendidikan yang disertai pemenuhan kebutuhan dasar memberi kesempatan kepada anak dari keluarga paling rentan untuk fokus belajar, mengembangkan kemampuan, dan membangun lintasan hidup yang lebih baik.
Dampak akhirnya bukan sekadar ijazah, tetapi peluang menjadi pekerja terampil, profesional, pengusaha, akademisi, maupun pemimpin masa depan.
Ketiga, menjadi instrumen pemulihan sosial bagi anak rentan. Sistem berasrama memungkinkan pendidikan berlangsung lebih menyeluruh karena anak memperoleh lingkungan belajar yang aman, pola hidup teratur, pemenuhan gizi, pembinaan karakter, dan pendampingan psikososial. Banyak anak rentan sesungguhnya memiliki potensi besar, tetapi selama ini tidak memperoleh lingkungan yang memungkinkan potensi tersebut berkembang.
Keempat, membangun talenta lokal untuk memperkuat Jakarta sebagai kota global. Sekolah Rakyat harus menjadi ruang pengembangan potensi melalui akademik yang kuat, penguasaan bahasa, literasi digital, keterampilan hidup, kepemimpinan, serta pengembangan minat dan bakat. Transformasi Jakarta menjadi kota global harus membuka jalan bagi anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjadi bagian dari ekonomi dan pekerjaan masa depan.
Kelima, membangun ekosistem pendidikan Jakarta yang lebih utuh dan terintegrasi. Fahira Idris menilai kekuatan utama perluasan Sekolah Rakyat adalah peluang membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari penyediaan lahan, pemetaan calon siswa, integrasi data sosial, hingga kesinambungan pendampingan keluarga.
“Yang kita butuhkan adalah orkestrasi. Kebijakan KJP Plus, Sekolah Swasta Gratis, sekolah negeri, dan Sekolah Rakyat semuanya harus terhubung untuk memastikan setiap anak memperoleh intervensi pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisi hidupnya,” tegas Fahira Idris.
Fahira Idris menilai gagasan menghadirkan hingga lima Sekolah Rakyat permanen di Jakarta yang mampu menampung lebih dari 10.000 siswa patut didukung. Namun, perluasan fisik dan kuota harus disertai kualitas implementasi, terutama ketepatan sasaran, kualitas tenaga pendidik, kurikulum adaptif, pemetaan minat dan bakat, pendampingan psikososial, serta tata kelola yang transparan.
Menurutnya, prioritas kepada anak jalanan, anak putus sekolah, anak yang bekerja di jalan, serta anak dari keluarga paling bawah merupakan arah yang tepat. Keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh akurasi data dan kemampuan pemerintah menjangkau anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan.
“Jakarta sedang menuju usia lima abad dan bertransformasi menjadi kota global. Investasi terbaiknya adalah memastikan tidak ada potensi anak yang terbuang karena kemiskinan dan keadaan keluarga. Ketika KJP Plus, Sekolah Swasta Gratis, dan Sekolah Rakyat bergerak dalam satu ekosistem, Jakarta sedang membangun tangga mobilitas sosial yang semakin lengkap bagi seluruh anak,” pungkas Fahira Idris.
Seperti diketahui, Kementerian Sosial menginginkan Jakarta memiliki sedikitnya lima Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung lebih dari 10.000 siswa. Hingga saat ini Jakarta baru memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang sedang dibangun di atas lahan milik Kementerian Sosial (Kemensos). Oleh karena itu, Jakarta didorong mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah permanen tambahan. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putraqa
Email: aodwiyantho@gmail.com
Sekolah Rakyat, KJP Plus, Sekolah Swasta Gratis, Pemprov DKI Jakarta, DPD RI, Fahira Idris, Senator, Jaring Pengaman, Mobilitas Sosial, Kota Global, Kemensos, Headline, Featured,
Komentar