RUZKA INDONESIA – Keresahan masyarakat terhadap sejumlah ruas jalan yang masih rusak di Kabupaten Majalengka mendapat perhatian serius dari Bupati Majalengka, Eman Suherman. Didampingi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Mamat Surahmat di Pendopo Majalengka, Rabu (17/6/2026), Eman menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah menjalankan program perbaikan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
Menurut Eman, kritik dari masyarakat merupakan hal yang wajar karena kondisi jalan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang langsung dirasakan warga setiap hari.
“Kalau masyarakat mengatakan jalan di Majalengka masih rusak, itu hal yang wajar. Kami tidak alergi kritik. Justru itu menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus bekerja dan membuktikannya melalui program nyata,” ujarnya.
Eman menjelaskan, tahun 2026 menjadi awal pelaksanaan penuh program pembangunan yang dirancang bersama Wakil Bupati. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih mengacu pada perencanaan pemerintahan terdahulu, fokus pembangunan saat ini diarahkan pada percepatan perbaikan infrastruktur.
Sebanyak 248 titik jalan menjadi prioritas perbaikan dengan pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengikuti timeline yang telah disusun pemerintah daerah.
Namun demikian, proses percepatan pembangunan dihadapkan pada sejumlah kendala, salah satunya mekanisme pengadaan barang dan jasa yang membatasi jumlah peserta dalam proses lelang.
“Di satu sisi masyarakat meminta percepatan, tetapi di sisi lain kami harus mengikuti aturan. Ketika peserta lelang banyak yang gugur dan hanya satu yang memenuhi syarat, tentu proses menjadi lebih lama,” katanya.
Selain persoalan administrasi, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Eman mengungkapkan, nilai APBD Majalengka mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Dulu APBD kita bisa mencapai Rp3,5 triliun, sekarang tinggal sekitar Rp2,9 triliun. Anggaran infrastruktur yang sebelumnya berkisar Rp350 miliar hingga Rp400 miliar, kini hanya sekitar Rp74 miliar,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Majalengka aktif mencari dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.
Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Majalengka memperoleh dukungan anggaran untuk sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan senilai Rp41 miliar, ruas Bantarujeg-Malausma sebesar Rp7 miliar, Jatiwangi-Tonjong Rp12 miliar, akses menuju Polman, hingga pembukaan Jalan Jatilima senilai Rp10 miliar.
Sementara dari pemerintah pusat, sejumlah proyek juga telah dan sedang berjalan, seperti peningkatan Jalan Bongas-Bantarwaru senilai Rp21 miliar yang masih berproses, Jalan Besi-Beber sebesar Rp14 miliar yang telah selesai, serta proyek Payung-Sadarehe melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp13 miliar.
Menurut Eman, pembangunan infrastruktur merupakan urusan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami memahami bahwa ukuran keberhasilan pemerintah di mata masyarakat salah satunya adalah kondisi jalan. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Dalam istilah Sunda, ‘nu ka deuleu, nu ka rasa, nu ka rampa‘,” ujarnya.
Ia juga memastikan sejumlah ruas jalan yang banyak dikeluhkan warga telah masuk dalam daftar prioritas, seperti Babajurang, Majalengka-Dauwan dengan anggaran sekitar Rp3 miliar yang saat ini memasuki proses lelang, serta ruas Talaga-Sukamantri yang juga telah disiapkan anggaran Rp3 miliar meski pelaksanaannya sempat terkendala longsor.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Majalengka, dari total 248 titik yang direncanakan diperbaiki pada tahun 2026, sebanyak 240 titik telah memiliki paket pekerjaan dengan progres mencapai sekitar 90,2 persen.
Untuk mempercepat pembangunan pada tahun 2027, Eman mengaku telah mengajukan proposal bantuan infrastruktur langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum serta mencari dukungan dari anggota DPR RI agar pembangunan jalan di Majalengka dapat terus berlanjut.
“Saya memahami betul persoalan ini karena pernah menjadi Kepala Dinas PU. Mana yang harus diprioritaskan dan menjadi kebutuhan masyarakat, itu yang terus kami perjuangkan,” pungkasnya. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar