RUZKA INDONESIA — Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Majalengka, Rona Firmansah, menegaskan bahwa kenaikan bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Kabupaten Majalengka harus diiringi dengan peningkatan kualitas kelembagaan partai dan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rona usai menerima bantuan keuangan partai politik yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Majalengka Eman Suherman di Pendopo Gedung Negara Majalengka, Rabu (03/06/2026).
Menurut Rona, dana bantuan yang diberikan pemerintah daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai dukungan administratif bagi partai politik, melainkan harus menjadi instrumen untuk memperkuat pendidikan politik dan membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terus memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Bantuan ini akan kami manfaatkan sesuai aturan yang berlaku, terutama untuk kegiatan pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapasitas kader, serta memperkuat komunikasi politik yang konstruktif dengan masyarakat,” ujar Rona.
Ia menilai, meningkatnya alokasi bantuan keuangan partai politik harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal partai. Dengan demikian, partai politik dapat menjalankan perannya secara lebih optimal sebagai sarana pendidikan politik dan penyalur aspirasi masyarakat.
“Kenaikan bantuan ini diharapkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas partai politik maupun kader-kadernya secara politik. Hasil akhirnya diharapkan dapat melahirkan kedewasaan politik ke depan dalam menghadapi agenda atau fenomena politik yang lebih besar,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyalurkan bantuan keuangan kepada delapan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Majalengka hasil Pemilu 2024. Total bantuan yang disalurkan pada tahun 2026 mencapai Rp3,67 miliar dengan nilai bantuan sebesar Rp5.000 per suara sah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka, Iding Solehudin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui keputusan bupati.
Menurut Iding, bantuan keuangan partai politik ditujukan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik masyarakat serta operasional partai politik agar mampu menjalankan fungsi demokrasi secara efektif dan akuntabel.
Berdasarkan data Kesbangpol, PAN Kabupaten Majalengka menerima bantuan sebesar Rp291,6 juta yang dihitung dari perolehan 58.320 suara sah pada Pemilu 2024.
Jembatan Aspirasi Masyarakat
Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman menegaskan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
“Partai politik merupakan pilar utama dalam panggung demokrasi kita. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen penuh untuk mendukung penguatan fungsi partai politik melalui pengalokasian bantuan keuangan partai politik,” ujar Eman.
Ia berharap seluruh partai politik penerima bantuan dapat memanfaatkan anggaran tersebut secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat serta memperkuat demokrasi yang sehat di Kabupaten Majalengka.
Selain PAN, bantuan keuangan juga diterima oleh PDI Perjuangan, PKS, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan Partai Demokrat sesuai jumlah suara sah yang diperoleh pada Pemilu 2024.
Melalui penyaluran bantuan keuangan tersebut, pemerintah daerah berharap partai politik semakin optimal dalam menjalankan fungsi pendidikan politik, penyerapan aspirasi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah menuju terwujudnya Majalengka Langkung Sae.(***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar