Nasional
Beranda ยป Berita ยป 27 Kementerian Kelola Program UMKM, BAKN DPR Desak Penyatuan Data Penerima

27 Kementerian Kelola Program UMKM, BAKN DPR Desak Penyatuan Data Penerima

Ketua BAKN DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih. (Foto: Dok Egi)

RUZKA INDONESIA — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, mendorong pemerintah melakukan integrasi data dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lintas kementerian dan lembaga.

Langkah tersebut dinilai krusial mengingat saat ini program pemberdayaan UMKM tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut legislator yang akrab disapa Demer ini, fragmentasi program tanpa basis data yang terpadu berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran serta membuat penyaluran bantuan tidak merata.

“Program pemberdayaan UMKM tersebar di 27 kementerian dan lembaga. Namun, kita perlu memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya diterima oleh kelompok yang sama secara berulang,” ujar Demer dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, integrasi data penerima manfaat diperlukan agar pelaku usaha kecil yang selama ini belum tersentuh akses pemerintah memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang.

Ramai Translokasi Badak, Neng Siti PPP Banten: Jangan Usik Naluri ‘Jawara’ Kami

Bukan Sekadar Modal, Perlu Penguatan Hilir

Selain persoalan tata kelola data, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali ini juga menyoroti efektivitas skema dukungan pemerintah yang selama ini masih bertumpu pada pembiayaan.

Menurutnya, akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) tidak akan optimal jika berdiri sendiri.

“Dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal dan KUR. Kebijakan itu harus diperkuat dengan pelatihan, pendampingan usaha secara berkelanjutan, pengembangan produk, hingga peningkatan desain dan kualitas kemasan,” jelas Demer.

Melalui penelaahan skema pendampingan usaha yang melibatkan sejumlah pemangku kepentinganโ€”mulai dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga PT Permodalan Nasional Madani (PNM)โ€”BAKN DPR RI menekankan bahwa pendampingan teknis menjadi kunci daya saing produk lokal di pasar.

Dengan sinergi kebijakan dan pendampingan dari hulu ke hilir, Demer optimistis pelaku UMKM nasional dapat segera “naik kelas”.

Platform Digital Wajib Tunduk Hukum Indonesia, Bukan Hanya Community Guidelines

“Dengan program yang terintegrasi, UMKM diharapkan semakin berkembang, mampu membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (***)

Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Ekonomi Jakarta Moncer, Disokong Stabilnya Inflasi dan Terjaganya Aktivitas Perdagangan

05

Galeri Indonesia Kaya, Gelar Konser Kidung Natal Indonesia, Semangat Inklusivitas Berjalan Beriringan dalam Harmoni Musik Keroncong

06

Gaya Hidup Modern Picu Risiko Penyakit Kronis, Primaya Hospital Bekasi Barat Luncurkan Wellness Center

07

Komunitas Bakul Budaya Meriahkan Pembukaan Pameran Arsip Bagong Kussudiardja

Sorotan



Yogi Kurniawan, dari Suporter Jadi CEO Klub




Kolom