RUZKA INDONESIA — Ramainya sorotan publik terhadap proyek pemeliharaan Jalan Munjul-Ciandeu di Kabupaten Majalengka mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Majalengka.
Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, Komisi III meminta seluruh proyek infrastruktur yang pembiayaannya dari uang rakyat, pengerjaan sesuai standar dan tidak asal jadi.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan menyusul banyaknya pemberitaan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang mengalami retak dan kerusakan meski pengerjaannya baru selesai.
“Kami mencari titik-titik yang sebelumnya ramai pemberitaan mengalami pecah atau retak. Secara kasat mata, yang retak-retak itu sudah perbaiki dan tutup kembali,” kata Iing, Kamis (04/06/2026).
Meski demikian, menurutnya, substansi utama bukan hanya pada perbaikan titik kerusakan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik benar-benar memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat.
“Yang menjadi perhatian masyarakat itu sederhana. Anggaran ini berasal dari uang rakyat. Karena itu kami menegaskan agar proyek-proyek tahun 2026, terutama yang belum terlaksanakan, jangan sampai terjadi penyimpangan atau pekerjaan asal-asalan lagi,” ujarnya.
Iing menilai secara umum kondisi Jalan Munjul-Ciandeu saat ini terlihat cukup baik. Namun, pihaknya menemukan beberapa titik yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
“Secara umum cukup bagus. Tapi ada satu dua titik yang mulai terkelupas. Itu sudah kami instruksikan agar segera diperbaiki dan jangan dibiarkan karena bisa semakin parah,” katanya.
Ia menduga terkelupasnya lapisan aspal terjadi pada bagian-bagian yang memiliki ketebalan lebih tipis dibanding titik lainnya. Kondisi tersebut membuat lapisan aspal tidak mampu menahan beban kendaraan yang melintas.
Dugaan Tidak Paching
Meski banyak pihak mempertanyakan metode pengerjaan, termasuk soal dugaan tidak dilakukannya patching sebelum pelapisan hotmix sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial, Iing mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai aspek teknis pekerjaan.
“Saya tidak terlalu paham soal teknis. Yang jelas secara teknis Dinas PUTR bertanggung jawab terhadap metode pengaspalan yang baik dan benar. Semua harus sesuai SOP yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iing mengingatkan bahwa semangat pembangunan Bupati Majalengka melalui program “Majalengka Langkung Sae” harus terwujudkan hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan.
“Sudah tidak ada waktu lagi untuk membiarkan pekerjaan asal jadi. Kita harus membuktikan bahwa visi Majalengka Langkung Sae benar-benar bisa terjalankan oleh semua pihak, termasuk pelaksana proyek dan pengawas di lapangan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pemanggilan pihak kontraktor maupun Dinas PUTR menyusul polemik yang berkembang, Komisi III belum berencana melakukannya secara khusus. Menurut Iing, DPRD harus tetap mengedepankan skala prioritas karena banyak proyek yang harus terawasi secara bersamaan.
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi III justru tengah mendorong lahirnya regulasi mengenai pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Melalui aturan tersebut, seluruh pelaksana konstruksi, termasuk tenaga teknis apangan, harapannya memiliki kompetensi dan sertifikasi yang jelas.
“Nanti akan lebih detail terkait pelaksana konstruksi, tenaga lapangan hingga standar kompetensinya. Ini penting agar kualitas pembangunan di Majalengka semakin baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar