RUZKA INDONESIA – Reshuffle kabinet terbatas pada Senin (27/04/2026), khususnya bidang komunikasi, terkesan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, masyarakat melihat reshuffle bidang komunikasi yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto terkesan hanya diisi orang lama yang tidak memiliki kompetensi di bidang komunikasi publik. Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi bahkan tak memiliki latar belakang pendidikan komunikasi.
“Dua sosok itu lebih kuat latar belakang politik. Qodari misalnya, S1-nya psikologi serta S2 dan S3-nya politik. Sementara pendidikan Hasan Hasbi politik. Khusus Hasan Hasbi, memang pernah menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Namun Prabowo tahun lalu me-reshuffle Hasan Hasbi,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Selasa (28/04/2026).
Bagi masyarakat, lanjut Jamil, reshuffle kabinet seperti itu tidak sesuai dengan tujuan reshuffle. Salah satunya untuk penyegaran kabinet guna meningkatkan kinerja kabinet.
“Reshuffle kabinet seharusnya mengganti menteri atau pejabat yang berkinerja buruk dengan sosok baru yang diharapkan lebih kompeten. Hal itu tampaknya tidak terpenuhi mengingat Qodari bukanlah sosok yang kompeten di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Karena itu, sulit mengharapkan Qodari dapat meningkatkan kinerja Badan Komunikasi Pemerintah,” tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Hal yang sama juga tampaknya berlaku pada Hasan Hasbi. Sulit memahami sosok yang sudah di-reshuffle dari PCO kemudian didapuk menjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
“Jadi, sulit membayangkan Hasan Hasbi akan sukses dalam melaksanakan perannya sebagai penasehat khusus presiden bidang komunikasi. Bisa jadi, dalam komunikasi politik Hasan Hasbi relatif ahli, namun hal itu kiranya tak berlaku untuk komunikasi publik,” tandas Jamil.
Jamil juga melihat, sulit membayangkan kalau Kepala Badan Komunikasi Politik dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi sama-sama berlatar belakang pendidikan politik. Dua sosok ini lebih berpeluang menerapkan komunikasi politik dalam konteks politik, bukan komunikasi politik dalam nuansa komunikasi.
Bahkan tak menutup kemungkinan komunikasi publik akan semakin tenggelam. Padahal selama ini komunikasi publik pemerintahan Prabowo kerap menjadi sorotan masyarakat.
“Kiranya hal itu menjadi PR bagi Qodari dan Hasan Hasbi untuk memperkuat komunikasi publik pemerintah, termasuk bagi Presiden Prabowo. Dengan begitu, reshuffle kabinet di bidang komunikasi benar-benar meningkatkan kinerja, khususnya dalam komunikasi publik,” tutup Jamil. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar