RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Kementerian Sosial mengusulkan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-2, Soeharto untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut bahwa MPR periode 2019-2024 sudah menyatakan usulan mantan Presiden Soeharto dapat gelar pahlawan sudah clear.

Oleh karena itu, seharusnya tidak ada masalah dari diusulkannya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

"MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR," kata Ketua MPR, Ahmad Muzani di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (24/10/2025).

Baca juga: Umroh Mandiri: Tak Semua yang Mandiri Siap Sendiri

MPR periode 2019-2024 mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Namun, Muzani mengatakan, ia sepenuhnya menyerahkan pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.

Menurut Muzani, Presiden Prabowo memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang terhadap tokoh-tokoh yang akan diberi gelar pahlawan, sesuai peran dan masa baktinya ketika mengabdi kepada bangsa dan negara.

Baca juga: Kemendikdasmen: Guru Kelas di SD Harus Bisa Bahasa Inggris

"Saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden. Prabowo untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dipilih," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional ke Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. (***)