RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2025 tepat memasuki setahun perjalanannya. Banyak hal yang telah terjadi. Dari mulai masalah kredibilitas, kinerja hingga catatan kritis atas implementasi Asta Cita yang menjadi janji kampanyenya.

Ada apresiasi, simpati tapi juga ada banyak yang mengkritisi dan antipati. Ada yang langsung ke Presiden, Wakil Presiden, Kabinetnya atau bahkan Mitra Koalisinya di parlemen.

Atas semua itu, publik sudah selayaknya diberi ruang untuk memberikan penilaian kepadanya. Kalangan civil society, termasuk di dalamnya insan kampus terpanggil untuk memberi “jendela” bagi masyarakat untuk melihat secara utuh, menjelaskan dan memberikan catatan.

Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk sebuah perbaikan, yang menjadi harapan atas diberikannya amanah kepemimpinan untuk melakukan perubahan Indonesia yang penuh harapan ke depan.

Baca juga: Catatan Cak AT: Membaca Sastra Koreksi Permanen

Untuk itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Nasional (P3M UNAS) telah melakukan kajian yang terbatas atas perjalanan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kajian tersebut disampaikan dan diskusikan oleh P3M UNAS yang diketuai Dr Robi Nurhadi di kampus Universitas Nasional (UNAS) pada Ahad (19/10/2025).

Kajian menekankan pada 17 program prioritas Prabowo-Gibran: apa yang dijanjikan kepada rakyat, dan apa yang didapatkan oleh rakyat dari janjinya tersebut dalam kurun waktu setahun ini.

Lalu, agar bermanfaat bagi rakyat, maka kajian ini juga memberikan catatan tentang apa yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera, termasuk merekomendasikan apa yang harus diperbaiki atau dihentikan segera, termasuk mengganti personal tim apabila program tersebut harus terus dilanjukan.

Baca juga: Multaqo Kebrutalan G30S PKI: Sejahtera-Gemah Ripah Loh Jinawi dengan Kapitalisme-Demokrasi dan Komunisme Mimpi?

Secara metodologi, kajian ini mengedepankan pendekatan kualitatif dengan menelaah data-data yang berasal dari dokumen kebijakan, dokumentasi media, laporan lembaga terkait, pendapat tokoh dan masyarakat lainya yang dilakukan dalam kurun waktu setahun ini.

Kajian atas satu per satu implementasi dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran telah dituangkan dalam buku berjudul "Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran".

Secara umum ada enam catatan kritis dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian ke depan, yaitu:

1. Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi yang segera dengan kebijakan yang pro rakyat dan pro pasar. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Presiden dan Tim Ekonominya belum tercapai.

Baca juga: Gencatan Senjata Dicuekin, Tentara Israel Terus Bunuh Warga Gaza

Ambisi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 meleset.

Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia progresif hingga mencapai 8 persen pada 2029, dengan rincian 5,3 persen pada 2025, 6,3 persen pada 2026, 7,5 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 5,12 persen pada kuartal II-2025. Catatan tersebut menuai keraguan publik dan sejumlah ekonom, dikarenakan capaian tersebut dinilai berbeda dengan realita di lapangan yang justru menunjukan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,8% pada 2025 dan 2026. Atas kenyataan demikian, kebijakan Presiden sebaiknya lebih kuat menunjukan keberpihakannya terhadap kepentingan ekonomi yang pro rakyat dan pro pasar, bukan pro oligarki.

Baca juga: Presiden Prabowo 'Ancam' Menteri 'Nakal', Tiga Kali Melanggar akan di Reshuffle

Karena itu, penggantian Menteri Keuangan yang telah mendapat apresiasi publik harus dilanjutkan dengan penyempurnaan Tim Ekonomi dalam kabinetnya yang sejalan, bukan yang cenderung bertolak belakang. Presiden jangan segan mengganti anggota kabinet dan pimpinan lembaga negara yang tidak kompeten dan tidak sejalan.

2. Penguatan Ekonomi Rakyat melalui Keseriusan Pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP). Sebagai sebuah gagasan melakukan pemerataan kesejahteraan dan pemandirian ekonomi rakyat, kebijakan untuk menghidupkan wadah ekonomi rakyat dengan pembangunan KMP harus dilakukan dengan keseriusan bukan dengan rekayasa dan potensi membuat masalah baru di desa maupun dalam dunia perkoperasian.

Karena itu, KMP harus menjadi gerakan rakyat dari bawah dan dari dunia perkoperasian, bukan gerakan pemerintah dari atas ke bawah dan mengabaikan eksistensi koperasi-koperasi yang sudah ada beserta asosiasinya seperti Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Kecenderungan tersebut membuat keberadaan KMP yang diklaim mencapai 80 ribu belum memberi manfaat signifikan dan terasakan kehadirannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah.

Baca juga: BLT Tambah Jadi Rp 30 Triliun, Mensos Minta Penerima Manfaat Tidak Gunakan Main Judol

Untuk menjaga keberlangsungannya, maka direkomendasikan agar Menteri Koperasi yang baru bersama DEKOPIN dan pemangku kepentingan lainnya bekerja serius, fokus dan profesional dalam memastikan berdiri dan berkembangnya KMP sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang mempunyai kredibilitas dan kapasitas untuk menjadi wadah ekonomi rakyat yang efektif menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.

3. Perbaikan Segera dan Menyeluruh yang Tepat dan Berani atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menunjukan keberpihakan terhadap rakyat, khususnya generasi muda dan terhadap komitmen investasi masa depan.

Karena itu, wajar atas inisiasi MBG telah mendapatkan apresiasi dari kalangan internasional seperti PBB, WHO, Forbes CEO Forum dan tokoh dunia seperti Bill Gates.

Namun inisiasi baik tersebut harus dijalankan dengan sebaik mungkin dengan cara yang profesional dan tim yang profesional. Dalam setahun ini, pelaksanaannya MBG dilihat publik dengan banyak catatan seperti masalah keracunan, gizi yang tidak tercukupi, ketiadaan transparansi penggunaan anggaran, tim pelaksana yang tidak kompeten, cenderung terlihat bagi-bagi projek terhadap lingkaran dekat, dan lain sebagainya.

Baca juga: UIII Depok akan jadi Tuan Rumah Annual International Conference on Islam, Science, and Society

Penyebaran MBG pada daerah yang kurang tepat seperti memperlihatkannya sebagai program kejar target angka dibanding kualitas. Intinya, pelaksanaan setahun ini, MBG belum terlaksana sebagai keinginan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana janji kampanyenya.

Oleh karena itu, direkomendasikan agar Presiden jangan segan untuk melakukan perbaikan manajemen yang tepat dan menyeluruh, meski harus memperbaiki atau mengganti tim pelaksana MBG ke arah yang lebih kompeten.

4. Reformasi Sektor Keamanan yang tuntas dan damai. Adanya Tragedi Akhir Agustus 2025, telah memberi pesan akan harus adanya perbaikan di sektor keamanan.

Hal ini tidak hanya soal perbaikan institusi keamanan dan personil serta kepemimpinannya, melainkan juga soal penataannya. Adanya dua Tim Reformasi Kepolisian lebih cenderung dilihat publik dalam posisi yang kurang kondusif meski dua-duanya bermaksud baik.

Baca juga: Anggota DPRD Jabar Pradi Supriatna Ajak Perkuat UMKM Depok

Belum lagi adanya desakan sebagian masyarakat atas penggantian Kapolri, yang terkesan belum bisa direspon oleh Presiden. Hal seperti ini tentu bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap masalah penegakan hukum dan yang lainnya.

Karena itu, direkomendasikan agar Presiden fokus dan segera menuntaskan reformasi sektor keamanan yang tidak hanya sebatas memperbaiki institusi kepolisian saja, melainkan juga institusi lainnya yang terkait dengan kinerja masalah keamanan, termasuk dalam melakukan penataan mengatur posisi dan kewenangan lembaga-lembaga terkait.

Presiden juga harus memastikan bahwa adanya Tim Reformasi Sektor Keamanan tersebut terbebas dari kepentingan partai politik dan kepentingan lain yang bertolakbelakang dengan harapan rakyat.

5. "Politik Menaikan Bendera" dalam Hubungan Internasional saat ini. Presiden Prabowo telah memulai menghangatkan kembali level kehadiran Indonesia di pentas dunia setelah hampir absen dalam sepuluh tahun terakhir.

Baca juga: Catatan Cak AT: Militeristik

Pidatonya pada Sidang Umum PBB telah menjadi salah satu titik klimaks untuk menjelaskan hal itu. Hanya saja kehadiran secara politik harus dibarengi dengan peran politik yang signifikan. Diplomasi yang berbasis seremoni, harus sudah menarget capaian substansi.

Peran yang sebatas partisipan harus berganti menjadi inisiator. Pesan-pesan universal harus lebih dominan dibanding pesan-pesan bilateral, apalagi pesan-pesan personal. Indonesia harus lebih dedikatif pada pembelaannya terhadap isu kemanusiaan, perdamaian dan kemajuan pembangunan regional.

Upaya menuntaskan perdamaian di Palestina, menghentikan perang di Ukraina, dan memajukan ASEAN termasuk penyelesaian konflik internal dan eksternalnya dengan Tiongkok, harus lebih ditingkatkan.

Karena itu, direkomendasikan agar Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri dan para Duta Besar serta Utusan-Utusan masalah Luar Negeri yang lebih berpengalaman dan mampu menerjemahkan potensi deliberatifnya politik luar negeri Indonesia era Prabowo ke depannya.

Baca juga: Hujan Deras Hampir 1 Jam, Depok Dikepung Banjir: Udah Kayak Lautan

6. Mengakhiri Era Kabinet Tambun. Pembentukan kabinet super gemuk yang dilakukan Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir tidak dapat dibenarkan baik secara kapasitas personal maupun kepantasan situasi ekonomi yang melatarinya, tapi dapat dipahami secara politik.

Namun masa satu tahun sudah cukup untuk rakyat bersikap untuk memahami tersebut. Terlebih lagi, tidak sedikit dari anggota kabinetnya maupun timnya yang membuat ulah, tidak kompeten dan menjadi beban politik bagi Prabowo sebagai Presiden.

Karena itu, direkomendasikan agar Presiden tidak segan-segan mengganti dan mengurangi jumlah anggota kabinetnya. Apalagi keanggotaannya di kabinet lebih karena representasi partai politik yang nir kompetensi. Yakinlah bahwa rakyat pasti mendukung langkah tersebut.

Demikian catatan akhir dan rekomendasi yang kami sampaikan. Semoga yang disampaikan telah memaksimalkan penyuaraan aspirasi rakyat saat ini. Kepada rakyat dan negara kami berbakti, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami mengabdi. (***)