RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pradi Supriatna, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam mendukung program strategis nasional, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat perlu dikawal bersama, karena memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk berkembang dan memperoleh pendidikan yang layak.

"Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat adalah peluang emas bagi anak-anak kita. Pemerintah di semua level harus berkolaborasi agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar mantan Wakil Wali Kota Depok ini saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Jalan H. Mustofa Raya, RT 04/RW 04, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Kelurahan Jatimulya Depok Wujudkan Pendidikan Merdeka Bermain

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi dan masukan, terutama di Kelurahan Kukusan.

Pradi juga menyoroti pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi rakyat. Ia menilai, koperasi dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat semangat persatuan.

“Koperasi Merah Putih perlu terus diperhatikan. Melalui koperasi, kita bisa membangun ekonomi yang inklusif dan berbasis kebersamaan,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Baca juga: Kelurahan Rangkapan Jaya Depok Komitmen Harus Bebas Stunting

Dalam kesempatan tersebut, Pradi menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, baik dalam hal perizinan, permodalan, maupun akses perbankan dengan bunga rendah.

“UMKM harus terus diberdayakan. Kalau bisa, pelaku usaha kecil mendapat akses pinjaman dengan bunga nol persen agar mereka bisa tumbuh dan mandiri,” tegasnya.

Ia juga meminta dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok untuk mengawal secara cermat realisasi APBD agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal.

Baca juga: Hujan Deras Hampir 1 Jam, Depok Dikepung Banjir: Udah Kayak Lautan

Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat RT dan RW juga penting dilakukan agar berbagai program pembangunan benar-benar tepat sasaran.

“Kita ingin program Wali Kota soal Rp300 juta per RW bukan hanya terserap, tapi juga berkualitas dan memberi manfaat langsung bagi warga,” tukas Pradi. (***)