Home > Sekolah

Mendikdas: Mulai 2027, Bahasa Inggris Pelajaran Wajib Sejak SD

Selain itu, coding dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. (Foto: Dok REPUBLIKA) 
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. (Foto: Dok REPUBLIKA)

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD.

Untuk itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun, ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.

Selain itu, coding dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.

"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, Jumat (17/10/2025) malam.

Baca juga: P3M UNAS Sampaikan Kajian Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Saat ini, coding dan AI masih menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan, namun ke depan menjadi pelajaran wajib bagi siswa.

Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.

Bahwa setiap kebijakan Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan memiliki dasar filosofis dan kajian yang mendalam.

Baca juga: Multaqo Kebrutalan G30S PKI: Sejahtera-Gemah Ripah Loh Jinawi dengan Kapitalisme-Demokrasi dan Komunisme Mimpi?

"Dengan semangat kemitraan kulturalistik, ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga menumbuhkan karakter," jelas Abdul Mu'ti.

Saat ini Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.

Pertama, revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.

Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.

Baca juga: Presiden Prabowo 'Ancam' Menteri 'Nakal', Tiga Kali Melanggar akan di Reshuffle

Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.

"Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang," ungkap Abdul Mu'ti.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi.

Pemerintah, telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

Baca juga: BLT Tambah Jadi Rp 30 Triliun, Mensos Minta Penerima Manfaat Tidak Gunakan Main Judol

"Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL," jelas Abdul Mu'ti.

Ia menyatakan Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Menurutnya, program itu dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul.

Selain itu juga menegaskan kementeriannya mendorong agar setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat.

"Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti," punhkas Abdul Mu'ti. (***)

Image
rusdy nurdiansyah

rusdynurdiansyah69@gmail.com

× Image