RUZKA–REPUBLIKA NETWORK – Kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta yang ditolak Pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat dan aspiratif.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga mengungkap ada beberapa pertimbangan yang mendasari penolakan tersebut.

"Pertama, penolakan pemerintah Indonesia itu sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di PBB baru-baru ini. Prabowo dengan tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendesak dunia untuk mengakuinya," ujar Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Jumat (10/10/2025).

Ketegasan Prabowo itu sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan. Hal itu ditegaskan melalui perjuangan politik luar negeri Indoneaia.

"Penolakan atlet senam Israel itu mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia. Konsistensi itu didasari oleh kehendak konstitusi. Ini artinya, Prabowo tegak lurus terhadap amanah konstitusi," lanjutnya.

"Dua, penolakan pemerintah terhadap atlet Israel merupakan respons atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Tindakan Israel ini sungguh-sungguh melanggar perikemanusiaan. Indonesia yang menjunjung tinggi perikemanusian - sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dan Pancasila, sudah selayaknya menolak Israel, termaauk atletnya," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Dengan penolakan tersebut, Pemerintah Indonesia sudah bersikap dan bertindak berdasarkan konstitusi dan Ideologi negara. Demi perikemanusiaan, Indonesia menolak genosida dan implikasinya menolak atlet Israel.

"Jadi, penolakan atas atlet Israel itu sah secara konstitusi dan ideologi Pancasila. Penolakan itu dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk olaharaga," jelasnya.

Jamil menambahkan, penolakan terhadap atlet Israel itu kiranya akan mendapat dukungan mayoritas masyarakat Indonesia. Selain memang sejalan dengan konstitusi dan ideologi Pancasila, penolakan itu juga mencerminkan sikap mayoritas masyarakat Indonesia.

"Jadi, penolakan itu tampaknya mengacu juga pada aspirasi masyarakat. Karena itu, keputusan penolakan itu akan memberi nilai plus kepada penerintah, khususnya Prabowo," tandasnya.

Kalau pun ada yang tidak setuju atas kebijakan itu, kiranya itu datang dari segelintir anak bangsa. Mereka ini yang sejak awal memang pro-Israel. Karena itu, wajar saja kalau ssgelintir orang ini kecewa atas keputusan tersebut dan akan mengemukakan berbagai dalil untuk membenarkan sikapnya.

Sebagai negara demokrasi, pemerintah akan tetap kuat bila kebijakannya sesuai konstitusi, ideologi Pancasila, dan berdasarkan mayoritas aspirasi rakyatnya. "Pemerintah Indonesia sudah melakukan hal itu dalam menolak atlet Israel. Karena itu, kebijakan pemerintah layak diapresiasi dan didukung sepenuhnya," pungkas Jamil. (***)