RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah melakukan reses di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (02/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Gerindra Kota Depok kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok tetap berkomitmen untuk terus menjamin hak pendidikan bagi anak.

Wali Kota Depok Supian Suri pada setiap momen apapun, menegaskan tidak boleh ada satu pun anak Depok yang putus sekolah.

Baca juga: Strategi Pariwisata Berkelanjutan, Tim DPIS UI Dampingi Desa Kaliuda Wujudkan Community Based Tourism di Sumba Timur

Menurut Hamzah, sebagai langkah nyata, Pemkot Depok menyiapkan program sekolah rintisan swasta gratis untuk menampung siswa yang tidak kebagian kursi di sekolah negeri.

“Kalau tidak masuk sekolah negeri karena kuotanya terbatas, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemkot sudah menyiapkan sekolah rintisan swasta gratis dengan kualitas yang diawasi langsung pemerintah,” ujar Hamzah di hadapan warga Kelurahan Cilangkap.

Sekretaris Partai Gerindra Kota Depok itu juga menjelaskan, guru-guru di sekolah rintisan swasta wajib lulus uji kompetensi. Dengan begitu, kualitas pembelajaran tetap terjaga dan tidak kalah dengan sekolah negeri.

“Jadi orang tua tidak perlu mengorbankan apa pun, apalagi sampai berkontribusi pada rentenir. Pemerintah sudah menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua,” tegas Hamzah.

Baca juga: Pada 2025, Pemkot Depok akan Perbaiki Ribuan Rumah Tak Layak Huni

Ia menambahkan, pada tahun ini Pemkot Depok juga meluncurkan program beasiswa sarjana S1 bagi 200 pelajar dengan menggunakan anggaran APBD.

“Ini bentuk keseriusan Pemkot Depok agar anak-anak kita bisa kuliah dan menjadi sarjana. Tahun depan program ini akan terus berlanjut,” ungkap Hamzah.

Meski begitu, Hamzah menyoroti keterbatasan kewenangan Pemkot Depok terhadap pendidikan SMA dan SMK yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia mendorong agar kewenangan tersebut dapat dikembalikan kepada pemerintah kota/kabupaten sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk memperluas akses pendidikan menengah.

Baca juga: Kantor ATR BPN Depok: Target PTSL Tercapai, 95 Persen Bidang Tanah Bersertipikat

“Saya sudah menyampaikan usulan agar SMA dan SMK bisa kembali menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Dengan begitu, Pemkot bisa ikut mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah dan memperluas akses pendidikan,” terang Hamzah.

Selain fokus pada pendidikan, Hamzah juga menyerap aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Cilangkap.

Ia mendorong seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, hingga LPM untuk bersinergi membangun lingkungan secara merata.

“Saya ingin kelurahan Cilangkap bisa dibangun dalam skala besar. Aspirasi warga akan terus kami perjuangkan agar ada pemerataan pembangunan,” tukas Hamzah. (***)