RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok terus mendorong 63 Koperasi Merah Putih (KMP) yang telah terbentuk di seluruh kelurahan untuk segera memulai aktivitas layanan usaha.

Adapun 63 koperasi di 63 kelurahan di Kota Depok tersebut telah memiliki legalitas lengkap, mulai dari akta notaris, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga rekening koperasi masing-masing.

Koperasi-koperasi ini dibentuk agar dapat menjalankan usaha yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan kelurahan.

Baca juga: Qonita Lutfiyah Apresiasi Hadirnya Toko Oleh-oleh Khas Depok

“Minimal satu atau dua jenis usaha, seperti pengadaan token listrik atau layanan pembayaran PBB. Harapannya, koperasi sudah bisa mulai bergerak, meskipun hanya menjual satu jenis saja,” ujar Kepala DKUM Kota Depok, Mohammad Thamrin dalam keterangan yang diterima, Senin (07/07/2025).

Ia menambahkan, DKUM Kota Depok juga telah menjalin komunikasi dengan Bank BJB untuk membuka peluang kerja sama pembiayaan dan penguatan modal bagi koperasi. Selain itu, seluruh ketua koperasi telah mendapatkan sosialisasi terkait hal ini.

“Misalnya koperasi menjual sembako seperti beras atau minyak dengan harga di bawah pasaran, cukup ambil margin kecil. Tujuannya agar anggota tertarik membeli di koperasinya sendiri,” terang Thamrin.

Baca juga: Fasilitasi Edukasi dan Pelestarian Karya Kreatif, Depok Berencana Bangun Rumah Batik

Menurut Thamrin, salah satu prinsip penting dalam pengelolaan KMP adalah menjaga harga agar tetap kompetitif. Jika harga yang ditawarkan koperasi lebih tinggi dari pasar, dikhawatirkan anggota akan enggan berbelanja di koperasi.

DKUM Kota Depok juga mendukung koperasi melalui kerja sama dengan berbagai penyedia pangan, seperti peternak dari Blitar dan perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Harapannya, melalui Koperasi Merah Putih ini, dapat membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya. (***)