RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan HLM TPID bukan sekadar agenda rutin tiga bulanan, tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi inflasi di Kota Depok.

Laporan-laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan secara berkala menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan yang relevan dan responsif terhadap dinamika harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Baca juga: Peran Aktif Berbagai Pihak Sangat Dibutuhkan dalam Penaggulangan HIV-AIDS di Depok

“Rakor ini bukan hanya rutinitas, tetapi menjadi ruang evaluasi terhadap laporan-laporan yang dikeluarkan BPS, baik bulanan maupun pada momen-momen tertentu. Ini penting agar menjadi dasar kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, terutama perangkat daerah,” jelas Nina.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat, baik secara internal antarpemerintah daerah maupun eksternal dengan pemerintah pusat, provinsi, dan mitra kerja terkait.

Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa kestabilan inflasi di Kota Depok tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika regional dan nasional.

Baca juga: Depok MoU Rintisan Sekolah Swasta Gratis untuk MTs

“Depok bukan daerah penghasil komoditas pangan seperti pertanian, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari wilayah sekitar, seperti Bogor, Cianjur, dan lainnya. Maka, penting menjaga komunikasi dan koordinasi lintas wilayah agar kestabilan harga tetap terjaga,” ungkap Nina.

Lanjut Nina, pihaknya pun menyoroti dampak kondisi global, seperti konflik internasional, terhadap harga bahan bakar dan barang kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap seluruh komoditas yang pada akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat.

“Kalau bahan bakar naik, pasti harga komoditas lainnya ikut naik. Ini menyebabkan inflasi meningkat dan menekan daya beli masyarakat. Maka, ini harus diantisipasi dengan baik,” terangnya.

Baca juga: TPID Gelar High Level Meeting, Penguatan Kerja Sama Antar Daerah untuk Ketahanan Pangan di Depok

Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemkot Depok melalui dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, terus mendorong penguatan ekonomi lokal. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan urban farming dan pemanfaatan lahan terbatas di lingkungan rumah untuk budidaya tanaman pangan.

“Melalui pertanian sistem urban farming, halaman rumah dimanfaatkan secara optimal. Ini bisa berdampak langsung pada ketahanan pangan keluarga dan wilayah,” ungkap Nina.

Dia juga menyampaikan rencana Wali Kota Depok untuk mendistribusikan bibit cabai ke seluruh RT-RW sebagai langkah konkret menghadapi gejolak harga komoditas strategis seperti cabai, yang kerap menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

Baca juga: Dinkes Depok Komitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Para Lansia

“Cabai ini salah satu komoditas yang paling fluktuatif. Kadang dari Rp40 ribu bisa melonjak ke Rp100 ribu. Kalau masyarakat bisa menanam sendiri, daya beli bisa tetap terjaga dan gizi keluarga pun ikut terlindungi,” papar Nina.

Dari sisi data, inflasi Kota Depok saat ini masih dalam kategori aman. Berdasarkan laporan terbaru, inflasi year-on-year (YoY) Kota Depok tercatat sebesar 1,63 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 1,47 persen. Sementara itu, secara month-to-month (bulan ke bulan), Kota Depok justru mengalami deflasi sebesar 0,35 persen.

“Alhamdulillah, inflasi Kota Depok masih terkendali. Bahkan, kita mengalami deflasi, dan ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat,” ucap Nina. (***)