RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Aparat kepolisian dari Polda Bali punya cara tersendiri atasi aksi premanisme baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Aria Sandy, giat expose pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2025 telah dilaksanakan 8 hari. Mulai dari 5-12 Mei 2025 yang lalu.

"Pekat itu penyakit masyarakat ya, macem-macem lah, tapi intinya, sasarannya adalah penyakit masyarakat. Lebih spesifik lagi adalah pelaku premanisme. Jadi, pelaku premanisme ini bisa dilakukan oleh orang per orang, kelompok seperti ormas, paguyuban, macem-macemlah," jelas Aria saat dijumpai di Markas Polda Bali, Selasa (20/05/2025).

Baca juga: Lawan Premanisme, Polrestro Depok Tertibkan Bendera dan Posko Ormas, Wargapun Senang

Lanjut Sandy yang jadi sasaran adalah pelaku premanisme. Walaupun yang menjadi target utama adalah pelaku premanisme yang berkedok ormas. Kemudian mengganggu investasi.

"Misalnya minta jatah ke perusahaan-perusahaan seperti yang mungkin banyak terjadi di tempat lain. Itu yang menjadi target kita," tegasnya.

Selama kegiatan operasi pekat tidak ditemukan adanya aksi premanisme oleh ormas. Yang ada pelaku-pelaku individu. Yang masuk kategori kejahatan jalanan. Seperti malak kemudian pencurian dengan kekerasan, jambret dan segala macem.

Baca juga: Jaga Adat dan Budaya, Ribuan Pecalang di Bali Deklarasi Tolak Preman Berkedok Ormas

"Selama kegiatan operasi pekat kita tidak temukan aksi premanisme berkedok ormas," katanya.

Ketika disinggung soal adanya ormas yang membackingi kasus sengketa Apartemen Umalas, dimana sempat terjadi aksi kekerasan terhadap karyawan investor asing.

"O iya, itu saya belum menjabat ya. Peristiwa di tahun 2024 ya. Tapi nanti saya coba tanyakan lagi ke penyidik perkembangan kasusnya sudah sampai dimana. Yang jelas aksi premanisme dengan berkedok ormas, apalagi sampai menghambat investasi, kami akan tindak tegas," tegas Sandy.

Terkait tersangka BT yang ditengarai terlibat dibalik aksi kekerasan itu, Aria mengaku belum mengecheknya lagi. "Saya ini kan baru nih, jadi nanti saya chek lagi perkembangan kasusnya," ungkap Sandy.

Baca juga: Membangun Pusat Keagamaan dan Wisata Berkelanjutan Melalui Wisatapreneur Masjid Pantai Bali

Namun menurut Sandy, selama dirinya menjabat sejak Januari 2025, belum ada aksi kekerasan oleh ormas. Jajaran Polda Bali komit untuk menciptakan suasana damai yang mendukung investasi.

"Dalam operasi pekat lalu kita bisa ungkap ada sekitar 56 kasus yang masuk kategori premanisme ini. Alhamdulillah ya kita tidak menemukan yang namanya tadi preman berkedok ormas," ucapnya.

Lanjut Sandy, kearifan lokal di Bali yakni adanya pecalang, cukup membantu menunjang menjaga ketertiban dan keamanan.

Baca juga: Prabowo Menolak Ambisi Dua Periode, Jamiluddin Ritonga: Beri Kesan Baru Sebagian Kecil Program yang Terwujud

"Ini merupakan salah satu wujud nyata adanya kebersamaan antara polisi, stakeholder. Terutama peran pranata sosial tadi yang saya bilang. Sudah terbentuk sejak zaman dulu adanya pecalang, jadi kita kolaborasi saja dengan mereka. Jumlahnya juva cukup banyak, puluhan ribu, melebihi jumlah polisi yang ada di Bali," paparnya.

Belum lama ini apel pecalang menolak kehadiran preman berkedok ormas di Bali sudah digelar kedua kalinya. Jadi apel pecalang itu mereka nyampaikan bahwa mereka siap menjaga keamanan Bali. Berkolaborasi dengan TNI-Polri.

"Dalam hal ini konsen sekali. Bahkan Pakat Polda Bali itu punya visi-visi itu mewujudkan Bali sebagai destinasi wisata yang berkualitas bukan sekadar kuantitas. Artinya orang yang datang kesini Itu dampak positifnya kepada perekonomian lokal," tutur Sandy.

Baca juga: Mabes Polri Jamin Keamanan, Imbau Warga Tak Ragu Laporkan Premanisme

"Lalu orang datang kesini itu liburan betul-betul dapat nuansa liburan. Ada nilai yang mereka dapat. Sehingga ketika dia pulang ke negaranya, Dia akan balik lagi. Atau dia bisa mempromosikan. Dan itu bisa terwujud kalau wilayah aman," tambah Sandy.

Terkait pengaduan masyarakat, Sandy mengatakan saat ini Polri menyediakan hotline aduan di nomor 110 terkait aksi premanisma.

"Silahkan saja masyarakat laporkan jika ada aksi premanisme berkedok ormas," tegasnya. (***)