RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Gubernur Bali, Wayan Koster telah mengarahkan arah pembangunan dengan sebuah fondasi yang tegas. Adat dan budaya bukan sekadar warisan, tetapi harus menjadi landasan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Koster menjadikan desa adat bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai institusi sosial yang aktif, dinamis, dan terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah.

Salah satu inovasi paling menonjol dari visi ini adalah penguatan peran pecalang dalam sistem keamanan terpadu berbasis desa adat yakni Sipanduberadat.

Baca juga: Membangun Pusat Keagamaan dan Wisata Berkelanjutan Melalui Wisatapreneur Masjid Pantai Bali

Untuk itu, sebanyak 13 ribu pecalang desa adat se-Bali menolak kehadiran preman berkedok Ormas dan berkumpul di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Denpasar, Sabtu (17/05/2025).

Mereka menghadiri Gelar Agung Pacalang yang digelar oleh Pasikian Pecalang Bali. Mereka kompak mengenakan seragam pecalang dengan desain di masing-masing desanya.

Ada beberapa poin yang dibahas dalam kegiatan itu. Yakni, keamanan, ketertiban di Bali hingga insentif yang sempat dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Baca juga: MPR Dorong Bali Terapkan Pariwisata Berkelanjutan

"Yang hadir seluruh pecalang desa adat se-Bali yang berjumlah 1.500 desa adat dari konfirmasi yang kami teruma sampai tadi pagi jumlah yang hadir sekitar 13 ribu lebih dari seluruh pecalang desa adat yang ada di Bali," ungkap Sekretaris Pasikian Pecalang Bali, Ngurah Pradnyana.

Lanjut Pradnyana, acara Gelar Agung Pecalang ini baru dirancang tiga hari sebelumnya. Mulanya, banyak permintaan dari para pecalang untuk menggelar acara tersebut.

"Kami juga berharap apa yang menjadi aspirasi perjuangan semeton desa adat se-Bali ini jangan sampai membias dari tujuan yang mulia ingin mengajeggan mengamankan Bali justru nanti berdampak negatif kepada Bali tersebut," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Menolak Ambisi Dua Periode, Jamiluddin Ritonga: Beri Kesan Baru Sebagian Kecil Program yang Terwujud

Oleh sebab itu, acara ini untuk memfasilitasi seluruh pecalang agar dapat menyampaikan aspirasi dan sikapnya kepada publik.

"Mereka sangat antusias semangat sekali karena apa yang menjadi aspirasi mereka di bawah kita tampung aspirasinya kita mengajak ke sini untuk menyampaikan sikapnya," terangnya.

Ia berharap ada perhatian dari pemerintah maupun instansi lainnya dalam hal kesejahteraan para pecalang.

Baca juga: Ekosistem Buku dan Minat Baca Masih Jadi Tantangan, Sensator Fahira Idris Paparkan 4 Strategi

"Karena kan semeton pecalang sifatnya ngayah, tidak ada istilahnya tidak ada yang mendapatkan gaji, insentif atau sebagainya dan memang bukan itu tujuan kita jadi pecalang," harap Pradnyana.

Lalu, Pradnyana mengaku pihaknya belum ada komunikasi dengan pemerintah terkait hal itu. Ia berharap secepatnya ada informasi mengenai insentif.

"Sampai saat ini belum ada komunikasi terkait itu," tegasnya.

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Ida Panglingsir Agung Sukahet menjelaskan melihat fenomena akhir-akhir ini mengenai penolakan ormas preman di Bali sudah sepatutnya pecalang sebagai penjaga Bali untuk menyatukan sikap bersama.

Baca juga: Gunakan Visa Kerja untuk Berhaji, 117 WNI Ditolak Masuk Arab Saudi

"Narasinya juga berbeda-beda (ormas tersebut), jadi atas inisiatif Pasikian Pecalang Bali mereka ingin menyatukan sikap, mereka memohon ke MDA untuk hadir dan menerima jadi tujuannya menyatukan dan menyatakan sikap," tuturnya.

Begitu juga mengenai insentif pecalang. Sukahet akan turut mengupayakan adanya insentif bagi para pecalang. Sebab, pecalang ada yang mendapatkan honor namun semangat mengabdinya sangat tinggi.

"Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang sangat pro budaya adat Bali, pecalang itu terdepannya," pungkasnya. (***)