RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Rencana penambahan empat batalyon TNI di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda menuai sorotan tajam. Sorotan itu datang langsung dari Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos, yang mendesak Kementerian Pertahanan untuk mengkaji ulang rencana tersebut.

Seruan ini muncul setelah audiensi antara pelaksana pembangunan batalyon dan Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, yang digelar di Balee Sanggamara Makodam Iskandar Muda, pada Jumat, 25 April 2025.

Dalam pertemuan itu, isu perluasan kekuatan militer menjadi perbincangan hangat.

Baca juga: UI Peringkat 1 di Indonesia versi THE Asia University Rankins

“Kami menerima banyak masukan dari masyarakat Aceh. Reaksi dari masyarakat sipil juga cukup keras. Karena itu, saya meminta agar rencana pembangunan batalyon baru di Aceh ini dikaji ulang,” tegas Haji Uma dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/04/2025).

Haji Uma mengingatkan bahwa Aceh adalah wilayah dengan status otonomi khusus. Status ini bukan hadiah, melainkan hasil dari perjanjian damai yang mengakhiri konflik berdarah antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan militer, harus tunduk pada ketentuan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

“Jangan sampai keputusan ini melukai semangat damai yang sudah kita bangun bersama dengan penuh pengorbanan,” terangnya.

Baca juga: Anggota DPR RI Tegaskan UMKM Jangan Mau Jadi Usaha Kecil Terus

Aceh Hari Ini: Damai, Aman, dan Tidak Butuh Tambahan Pasukan

Menurut Haji Uma, penambahan batalyon TNI justru berpotensi menciptakan kegelisahan baru di tengah masyarakat yang sedang menikmati perdamaian.

Ia menyatakan bahwa kondisi keamanan Aceh saat ini jauh lebih stabil, bahkan menjadi contoh keberhasilan resolusi konflik di Indonesia.

“Kondisi Aceh saat ini sangat kondusif. Potensi damai juga semakin kuat. Karena itu, penambahan batalyon bukanlah prioritas. Lebih baik TNI fokus pada pembinaan wilayah dan mendukung pembangunan,” tegasnya.

Baca juga: Drone Masuk Masjid, Inovasi Dakwah dengan Optimalkan Sains, Teknologi dan Seni Budaya

Rasa cemas yang muncul dari masyarakat Aceh bukan tanpa alasan. Mereka tak ingin bayang-bayang masa lalu kembali menghantui.

Dalam situasi damai seperti sekarang, penguatan militer justru bisa memicu kembali trauma yang telah sulit disembuhkan.

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertahanan, kini berada di persimpangan penting: memilih mendengarkan suara rakyat atau memaksakan rencana yang bisa merusak harmoni.

Satu hal yang pasti, suara dari Aceh hari ini adalah peringatan agar damai yang telah diperjuangkan tidak dirusak oleh kebijakan yang terburu-buru. (***)

Penulis: Bambang Priambodo/RUZKA INDONESIA