RUZKA–REPUBLIKA NETWORK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan tidak adanya campur tangan Presiden Prabowo Subianto dalam kasus penetapan tersangka Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel). Hal ini diutarakan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Sabtu (23/08/2025).

Menurut Jamil, Prabowo tampaknya konsisten dengan tekadnya untuk memerangi korupsi di Indonesia. Karena itu wajar bila Presiden menyerahkan penanganan kasus Noel sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Prabowo tampaknya tidak melakukan intervensi hingga Noel ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, sikap Presiden Prabowo terkait kasus Noel layak diapresiasi," ungkap Jamil.

Dengan ditetapkannya Noel sebagai tersangka, berpeluang dilakukan reshuffle kabinet. Prabowo tampaknya tak ingin terjadi kekosongan wakil menteri di Kemenaker.

Apalagi di Kemenaker saat ini sedang banyak masalah yang harus diselesaikan. Termasuk tentunya masalah PHK yang belakangan ini terus meningkat.

"Prabowo tentunya tak ingin kinerja Kemenaker menurun karena wakil menterinya kosong. Hal itu kiranya memerlukan reshuffle kabinet. Hanya saja, reshuffle kabinet tampaknya tidak akan melibatkan PDI Perjuangan. Sebab, PDI Perjuangan pada Kongres yang baru dilaksanakan telah memutuskan berada di luar pemerintah. PDI Perjuangan sudah secara tegas menyatakan menjadi penyeimbang," jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Meskipun Prabowo ingin PDI Perjuangan masuk kabinet, namun untuk saat ini tampaknya tidak akan terjadi. Selain karena sudah diputuskan dalam kongres, juga faktor Gibran Rakabuming Raka yang ada di kabinet.

"Dua hal itu tentunya menjadi kendala bagi Prabowo untuk memasukkan PDI Perjuangan dalam kabinetnya saat ini. Karena itu, bila ada reshuffle diperkirakan tidak akan melibatkan PDI Perjuangan," pungkas Jamil. (***)