RUZKA INDONESIA – Demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan mahasiswa akan terus membesar bila pemerintah meresponsnya terlalu hitam putih. Hal itu diutarakan oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, respons yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Muhammad Qodari bisa menjadi contoh. Ia dengan tegas menolak menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan karena hal itu merupakan janji Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres dan sudah bermanfaat bagi masyarakat.
“Jawaban seperti itu tak seharusnya keluar dari Qodari. Sebab, jawabannya itu sudah menutup komunikasi, apalagi dialog. Hal itu juga mengesankan adanya keinginan menang kalah. Hal ini tentu tak seharusnya keluar dari Qodari yang berlatar belakang politik,” ujar Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Jumat (19/06/2026) petang.
Menurut Jamil, kalau sudah berpikir menang kalah, itu sama saja sudah menutup ruang lobi dan negosiasi. “Sebab, dalam lobi dan negosiasi seharusnya masing-masing pihak mau menegokan ulang apa yang diinginkan. Untuk itu, masing-masing pihak mau mengurangi tuntutannya,” jelas Jamil.
Jamil melihat cara Qodari itu sudah tidak memberi ruang untuk saling memberi dan menerima. Qodari justru bertahan dan menutup celah untuk melakukan negosiasi atas tuntutan mahasiswa.
Respons Qodari itu akan semakin membuat mahasiswa bertahan pada tuntutannya. Bahkan bisa saja mahasiawa akan semakin mengintensifkan tuntutannya dengan jumlah mahasiawa yang terus membesar.
“Sebelum hal itu terjadi, pemerintah perlu mengistirahatkan Qodari dalam merespons tuntutan mahasiswa. Pemerintah perlu membentuk tim yang khusus merespons tuntutan mahasiswa yang lebih terbuka, dialogis, dan empati. Tim tersebut perlu diisi oleh pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi, dan budaya. Mereka inilah yang memetakan tuntutan mahasiswa dan menentukan respons yang seharusnya disampaikan ke publik,” tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Tim ini juga yang membuka dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Mereka ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
“Semua respons dan dialog yang dilakukan tim seharusnya diikuti oleh kebijakan yang selaras dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Cara ini dihatapkan dapat meredakan unjuk rasa karena pemerintah mau mendengarkan dan merespons berbagai tuntutan secara terbuka dan empati,” pungkasnya. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar