RUZKA INDONESIA — Kebakaran hebat melanda pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu (21/11/2026) sore.
Berdasarkan data Kantor SAR Banten hingga Ahad (22/11/2026) siang, enam kantong jenazah telah dievakuasi ke RS Bhayangkara, 33 pekerja masih dalam pencarian, 15 orang selamat, dan empat orang luka-luka menjalani perawatan di RS Hermina Ciruas serta Klinik Modern.
Kronologi dan Penantian Keluarga Pekerja
Api muncul pada Sabtu sore dan merambat ke gedung perkantoran, gudang penyimpanan, serta area produksi pabrik kembang gula.
Sejumlah pekerja yang berada di dalam berusaha menyelamatkan diri saat api membesar.
Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api padam pada Minggu dini hari, sebelum dilanjutkan pendinginan dan pencarian korban di bagian bangunan yang runtuh.
Di depan pagar pabrik, puluhan keluarga menunggu kabar kerabat mereka sejak Minggu pagi. Siti Jauhari menanti kabar adik kandungnya, Muhammad Ma’rupin (38), ayah satu anak yang terakhir menghubungi istrinya saat jam istirahat.
Eva menunggu kabar keponakannya, Renaldi Saputra, pekerja baru yang belum genap sebulan bekerja, sementara Kiki Pradinta belum mendapat kabar dari tantenya, Yani Maryani, yang bekerja sejak 2023 dan nomor teleponnya tidak aktif.
Sorotan Pengelola Kawasan, Perizinan, dan Konsekuensi Hukum
Musibah yang merenggut korban jiwa pekerja tersebut memicu sorotan tajam terhadap pemenuhan kewajiban perizinan usaha, standar keselamatan kerja, serta peran pengelola kawasan industri.
Sorotan juga mengarah pada tata kelola Kawasan Industri Pancatama yang selama ini menjadi perhatian publik, PT Pancatama Sukses Bersama, yang diklaim untuk penataan dan infrastruktur kawasan, dinamika tata kelola lingkungan di Cikande, terjadinya kebakaran besar yang menelan korban jiwa pekerja memunculkan pertanyaan mendasar mengenai fungsi pengawasan, kesiapsiagaan darurat, dan tanggung jawab pengelola kawasan terhadap aktivitas tenant di dalamnya.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada para karyawan yang menjadi korban serta keluarga yang kini menanti dalam kecemasan,” ucap KH. Elang Mangkubumi, Pembina Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran Serang, Ahad (22/11/2026).
Menurut KH. Elang, tragedi yang merenggut nyawa puluhan pekerja ini harus diaudit secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak hanya pada perusahaan tenant, tetapi juga pengelola kawasan industri berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, serta ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 28 Tahun 2025.
Ia menjelaskan, pengelola kawasan industri dan perusahaan manufaktur memiliki kewajiban hukum yang saling bertautanโmulai dari kepatuhan Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, sistem proteksi kebakaran dan kesiapsiagaan tanggap darurat kawasan, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, serta UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurutnya, pengelola kawasan tidak boleh hanya fokus pada penarikan pungutan atau pengaturan lalu lintas kawasan, tetapi wajib memastikan standar keselamatan, akses darurat, dan kepatuhan tata kelola berjalan ketat.
“Apabila hasil investigasi aparat penegak hukum dan pengawas ketenagakerjaan menemukan adanya kelalaian pemenuhan standar K3, dapat ditindak,” tegas KH. Elang.
Pelanggaran perizinan berusaha, kelalaian pengelolaan lingkungan dan sistem tanggap darurat kawasan, atau absennya dokumen lingkungan hidup yang berujung pada hilangnya nyawa pekerja, maka konsekuensi hukumnya berlapis. berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif hingga pembekuan atau pencabutan izin berusaha.
“Sementara secara pidana, unsur kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka, maupun bahaya kebakaran dapat dijerat sesuai ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan pidana sektor terkait termasuk potensi pertanggungjawaban pidana korporasi di luar kewajiban mutlak perusahaan memenuhi hak pelindungan dan santunan korban, tidak main main ada puluhan korban jiwa,” jelas KH. Elang.
Ia mendesak pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan, instansi lingkungan hidup, serta aparat kepolisian membuka hasil audit perizinan, peran dan tanggung jawab pengelola kawasan, serta penyelidikan penyebab kebakaran secara transparan kepada publik dan keluarga korban.
Permintaan Maaf Manajemen Perusahaan
Menyikapi dampak kemanusiaan dan keresahan keluarga pekerja, manajemen PT Fonusa Agung Mulia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh karyawan dan keluarga terdampak pada Ahad (22/11/2026).
CEO PT Fonusa Agung Mulia, Steven Wijaya, mengaku sangat terpukul atas musibah yang terjadi pada Sabtu sore tersebut karena berdampak langsung pada keselamatan para pekerja dan memicu kekhawatiran mendalam bagi keluarga.
“Kami sangat prihatin kepada para karyawan dan keluarga yang terdampak kejadian ini. Dalam kesempatan ini, kami mohon maaf dan turut berduka atas musibah yang menimpa kita semua,” kata Steven Wijaya saat memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi kebakaran, Ahad (22/11/2026).
Hingga Ahad siang, tim SAR gabungan masih melanjutkan proses pencarian terhadap 33 pekerja yang belum ditemukan serta pendataan korban di posko yang disiapkan di kawasan industri.
Saat redaksi melakukan penelusuran pada portal Amdal Kementerian Lingkungan Hidup dengan memasukkan kata kunci “Fonusa agung”, sistem menampilkan keterangan “Data Tidak Ada”. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com


Komentar