RUZKA INDONESIA – MANTAN Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali politik berkeadapan. Permohonan itu mendapat tanggapan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga.
“Permohonan SBY itu beralasan karena belakangan ini praktik politik di tanah air terkesan barbar. Untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasan menghalalkan segala cara. Sudah tidak peduli baik buruk, bermoral atau tidak bermoral,” ungkap M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Kamis (05/11/2026).
Menurutnya, praktik politik seperti itu mengingatkan paham Machiavellianisme atau politik Machiavelis. Istilah ini berasal dari nama seorang pemikir politik asal Italia, Niccolò Machiavelli, melalui karyanya yang terkenal berjudul The Prince (Sang Pangeran).
Paham politik ini memisahan etika dan politik. Dalam pandangan Machiavellian, politik sering kali dipisahkan dari nilai-nilai moral, agama, atau etika tradisional. Tujuannya adalah efektivitas kekuasaan, sehingga cara-cara seperti tipu muslihat, kelicikan, atau pengingkaran janji dianggap sah demi mencapai hasil yang diinginkan.
“Praktik politik seperti itulah yang belakangan ini banyak dipertontonkan. Cara apa pun dihalalkan demi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Praktik politik semacam itu tentu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan. Karena itu, etika dan politik tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia,” jelasnya.
“Jadi, praktik politik di Indonesia seharusnya menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan. Di sinilah relevansi politik berkeadapan yang dikemukakan SBY. Politik berkeadaban bersandarkan pada keluhuran budi pekerti, nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang berlaku. Konsep ini menempatkan kekuasaan bukan sebagai tujuan akhir yang menghalalkan segala cara, melainkan sebagai instrumen suci untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik,” tandas Jamil.
Di Indonesia, lanjut Jamil, gagasan politik berkeadapan berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila—terutama Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), termasuk tentunya norma agama dan budaya luhur bangsa.
Kalau politik berkeadapan dilaksanakan diharapkan dapat merawat persatuan bangsa. Politik berkeadaban menjaga agar kompetisi tetap sehat tanpa merusak tenun kebangsaan.
“Politik berkeadapan juga dapat melahirkan kebijakan yang adil. Kekuasaan yang diraih dengan cara-cara beradab cenderung menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan oligarki atau kelompok tertentu,” jelas pengamat yang dikenal juga sebagai mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
“Bahkan politik berkeadapan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ketika politik dijalankan dengan moralitas yang tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan pemerintah akan meningkat sehingga dapat menciptakan stabilitas nasional,” pungkasnya.. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar