RUZKA INDONESIA — Panggung perayaan Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang dihadiri jajaran aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya serta figur publik, berubah menjadi skandal memalukan.
Acara yang diklaim sebagai wadah silaturahmi mahasiswa untuk menggaungkan narasi anti-hoaks dan kondusivitas nasional tersebut terbukti diwarnai manipulasi massa, setelah terkuak kehadiran peserta bayaran yang mengenakan jas almamater universitas secara ilegal.
Praktik manipulasi ini terbongkar usai Bayu Setiadi—salah satu peserta yang kedapatan mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara—membuat pengakuan terbuka di ruang digital.
Bayu mengonfirmasi bahwa dirinya sama sekali bukan mahasiswa kampus tersebut, melainkan hadir karena diajak sebuah komunitas dan menerima sejumlah imbalan uang tunai.
Skandal pencatutan atribut akademis di hadapan aparat penegak hukum ini memicu kecaman keras dari Wakil Ketua DPN Gema Kosgoro, Agus Syafrudin.
Skandal Pemalsuan Identitas Tampar Wajah Penyelenggara dan Polda Metro Jaya
Agus Syafrudin melayangkan kritik pedas terhadap panitia penyelenggara yang dinilainya ceroboh, tidak profesional, serta merusak marwah simbol kepemudaan.
Menurut Agus, pelibatan massa bayaran berkedok mahasiswa dalam agenda yang melibatkan institusi hukum sekelas Polda Metro Jaya merupakan bentuk kebohongan publik yang amat fatal.
“Ini sangat memalukan dan jelas-jelas bentuk kebohongan publik! Panitia penyelenggara amat sangat tidak profesional karena membiarkan adanya identitas palsu dan ‘mahasiswa gadungan’ di lapangan. Apalagi acara ini membawa nama besar gerakan mahasiswa dan melibatkan unsur kepolisian dari Polda Metro Jaya. Penyelenggara harus bertanggung jawab penuh atas manipulasi yang merusak citra pemuda dan mencoreng institusi yang hadir di sana,” tegas Agus Syafrudin saat dimintai konfirmasi, Jumat (30/10/2026).
Agus menilai, tindakan penyelenggara yang menghimpun massa sewaan demi sekadar mengejar kuota kehadiran dan estetika kamera di hadapan pejabat publik adalah praktik pragmatis yang mencederai integritas dunia kemahasiswaan.
Preseden Buruk dan Kecerobohan Pengawasan di Ruang Publik
Terbongkarnya jajaran “mahasiswa setingan” ini turut menyingkap lemahnya validasi dan pengawasan dalam agenda-agenda massa yang mengikutsertakan aparat penegak hukum.
Polda Metro Jaya yang hadir di lokasi untuk mendukung pengawasan situasi kondusif justru secara tidak langsung terseret dalam skenario teater buatan panitia.
Fenomena ini menjadi preseden buruk bagi dunia pergerakan. Di saat organisasi dan BEM murni di berbagai daerah berjuang menjaga independensi serta kebebasan berpendapat, panggung di Bundaran HI justru mempertontonkan bagaimana atribut kampus direduksi secara murah demi formalitas seremoni.
Penggunaan jas almamater secara sembarangan oleh aktor bayaran bukan sekadar masalah etika, melainkan tindakan manipulatif yang berpotensi melanggar hukum terkait pencatutan nama baik institusi pendidikan tinggi.
Matinya Integritas di Panggung Seremoni
Langkah tegas dari pihak civitas akademika yang mempublikasikan klarifikasi para narasumber bayaran menjadi bukti bahwa dunia pendidikan tidak mau diseret dalam rekayasa opini.
Sikap kritis yang dilontarkan Agus Syafrudin mempertegas bahwa manipulasi dalam perayaan hari bersejarah seperti Sumpah Pemuda tidak boleh dimaklumi begitu saja.
Penyelenggara yang mengejar pencitraan dengan menghalalkan cara-cara instan pada akhirnya justru menanggung malu di hadapan publik.
Jika narasi kedamaian dan anti-hoaks yang digelorakan di jantung ibu kota dibangun di atas fondasi kebohongan identitas, maka yang tersisa dari perayaan di Bundaran HI tersebut bukanlah semangat kepemudaan—melainkan rontoknya integritas di depan jajaran pejabat dan aparat penegak hukum. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar