RUZKA INDONESIA — Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Prof. Jimly Asshiddiqie menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto tidak perlu terburu-buru menetapkan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dan mengusulkan pemberian waktu hingga 6 bulan.
“Lagi sibuk ini Presiden dipaksa oleh jadwal untuk mencari penganti, mengajukan dua calon. Jangan terjebak membaca konstitusi dari titik koma. Kita melihat bukan hanya aspek kepastian hukum, bukan hanya aspek keadilan hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum. Ada masalah yang lebih serius dari sekedar jadwal 14 hari kerja atau 14 hari kalender, itu yang diperdebatkan. Berilah kesempatan Presiden tanpa harus diburu-buru waktu,” ujar Jimly di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Mantan Ketua MK ini mengimbau semua pihak mulai dari pimpinan partai poltik (Parpol) hingga tokoh masyarakat bahwa masalah mencari pengganti wakil presiden belum pernah dialami Indonesia.
โApa tidak bisa kita serahkan saja kepada kebijakan presiden. Kearifannya presiden. Tanpa diburu-buru waktu, Berilah kesempatan pada presiden atas kesepakatan bersama. MPR, DPR, DPD dan Presiden bersepakat. Kita tahu bahwa aturan konstitusi menentukan 60 hari,โ tegas Jimly.
Jimly menyarankan agar Presiden tidak terburu-buru memilih Cawapres sehingga tidak sembarangan memilih.
โIni kan hanya wakil. Jangan hanya gara-gara titik koma. Lalu sembarangan memilihnya. Transaksional. Ibaratnya itu, Kosong pun tidak apa-apa. Jadi saya himbau kepada semua pihak, berilah keleluasaan kepada Presiden. Untuk mencari sendiri dua calon itu,โ jelasnya.
Jimly menilai kekosongan kursi Wapres tidak terlalu mendesak karena pemerintahan tetap berjalan di bawah kendali Presiden.
Ia memperingatkan agar perdebatan teknis aturan tidak membuat Presiden memilih figur secara sembarangan atau transaksional demi mengejar batas waktu
“Saya menyarankan waktu hingga 6 bulan kepada Presiden untuk mencari Cawapres, guna memberi keleluasaan bagi Presiden Prabowo mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kualitas dua nama kandidat yang akan diajukan ke MPR,” terangnya.
Kesepakatan Bersama Antarlembaga Negara. Meskipun Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan sejak terjadi kekosongan,
“Saya menyarankan adanya konvensi ketatanegaraan atau kesepakatan bersama antara Presiden, pimpinan MPR, DPR, dan DPD serta Ketua MK dan Ketua Mahkamah Agung (MA) diajak berembuk agar penafsiran konstitusi tidak terjebak pada hal teknis yang kaku dan lebih mengutamakan kemanfaatan,” tutur Jimly.
Sebelumnya, dikutip dari Antara News, Jimly juga menegaskan bahwa UUD 1945 memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon tanpa membatasi bahwa kandidat tersebut harus berasal dari Parpol pengusung. (***)
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com


Komentar