RUZKA INDONESIA — Wacana pemindahan populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo memicu gelombang tanda tanya besar.
Di tengah narasi penyelamatan satwa langka dari ancaman bencana megathrust dan erupsi Gunung Anak Krakatau yang disuarakan di panggung global, publik dihadapkan pada kekhawatiran serius: apakah rencana besar ini murni demi kelestarian ekologis, atau sekadar manuver pengalihan isu di balik bayang-bayang ekspansi industri ekstraktif?
Isu pemindahan ini pertama kali mencuat ke permukaan usai disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam ajang COP31 di Antalya, Turki.
Pemerintah berdalih bahwa pembangunan habitat kedua (second habitat) mendesak dilakukan guna mengantisipasi risiko tsunami.
Kendati demikian, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengecilkan polemik tersebut dengan menyatakan bahwa rencana ini masih sebatas wacana dalam tahap pengkajian awal dan belum ada keputusan final ihwal jumlah satwa yang akan direlokasi.
Namun, jurnalisme investigatif tidak boleh berhenti pada keterangan resmi birokrat. Narasi penyelamatan satwa ini beririsan secara mencurigakan dengan peta konsesi tambang di koridor Banten Selatan.
Berdasarkan penelusuran, aktivitas pertambangan emas terdekat di sekitar TNUK dipegang oleh PT Cibaliung Sumberdaya—anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam)—dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.340 hektare di Kabupaten Pandeglang.
Walaupun secara administratif lokasi tambang bawah tanah tersebut berada di sebelah timur dan terpisah dari kawasan inti Pegunungan Honje yang masuk dalam teritori TNUK, jejak industri ekstraktif di wilayah penyangga ini tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang tekanan ekologis.
Terlebih, di luar konsesi korporasi besar, aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang digerakkan oleh pemodal lokal juga sempat disorot oleh Komisi I DPRD Pandeglang terkait polemik di Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu.
Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara eksplisit melarang segala bentuk aktivitas pertambangan di dalam kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
Undang-undang ini bahkan memperberat sanksi pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp200 miliar bagi korporasi perusak lingkungan.
Akan tetapi, hukum di atas kertas seringkali menjadi macan ompong ketika berhadapan dengan syahwat investasi.
Di sinilah letak kerentanan ekologis Ujung Kulon: ketika status kawasan konservasi diperlakukan secara transaksional di ruang-ruang gelap kebijakan.
Konservasi Sebagai Topeng: Ancaman Green Grabbing
Kritik tajam atas wacana ini datang dari dunia akademis. Dr. Eko Cahyono, M.Si., peneliti senior dan pegiat dari Sajogyo Institute sekaligus akademisi IPB University, membongkar esensi dasar dari agenda konservasi yang kerap disalahgunakan oleh oligarki.
“Tujuan konservasi itu untuk perlindungan dan pelestarian jangka panjang. Tidak hanya untuk spesies endemik langka, tapi juga ekosistem sekitarnya. Jadi, jika konservasi berubah menjadi topeng untuk tujuan lain yang berakibat pada kerusakan ekosistem, maka telah terjadi green grabbing yang hanya menguntungkan segelintir pemodal dan penguasa,” tegas Eko dalam keterangannya, Ahad (15/11/2026).
Peringatan keras ini menyasar langsung modus operandi modern di sektor agraria dan kehutanan. Green grabbing—perampasan tanah atau ruang atas nama penghijauan, konservasi, atau mitigasi perubahan iklim—kerap dijadikan instrumen legal untuk membersihkan ruang hidup demi mengakomodasi kepentingan akumulasi modal.
Ketika satwa dipindahkan dan suatu kawasan diset “kosong” dari fungsi perlindungan ketat, celah bagi redistribusi peruntukan lahan demi kepentingan investasi menjadi terbuka lebar.
Sinyal Bahaya Ekspansi Tambang Emas di Balik Relokasi
Kritik tajam juga dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal Nasional Jagatani, Egi Hendrawan. Ia mencium gelagat tak wajar dari terburu-burunya pemerintah melempar wacana pemindahan satwa kunci dari Ujung Kulon, yang beriringan dengan keberadaan tambang-tambang emas di kawasan penyangga seperti di Cibaliung hingga polemik tambang emas rakyat di Cimanggu.
Menurut Egi, dalih mitigasi bencana tsunami yang dijadikan alasan utama relokasi badak ke Alas Purwo patut dicurigai sebagai rekayasa narasi untuk melanggengkan kepentingan pemodal di sektor pertambangan emas.
“Keberadaan tambang emas di sekitar zona penyangga Ujung Kulon, baik konsesi besar maupun aktivitas pertambangan di wilayah Pandeglang Selatan, menjadi alarm keras bagi publik. Kami menduga kuat wacana pemindahan badak jawa ini sengaja didorong untuk memuluskan kepentingan para pemodal tambang emas agar ruang gerak ekspansi mereka di wilayah Banten Selatan tidak lagi tersandera status ketat kawasan konservasi satwa langka,” ujar Egi dengan nada kritis.
Ia menegaskan bahwa apabila badak jawa dikeluarkan dari habitat aslinya, hal itu akan melemahkan posisi tawar ekologis dan membuka celah bagi perubahan tata ruang maupun perizinan ekstraktif di masa depan.
“Jangan jadikan satwa langka sebagai tumbal kompromi investasi. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan pemodal yang mengincar kekayaan mineral di sekitar Ujung Kulon dengan mengorbankan ekosistem dan ruang hidup masyarakat lokal,” terangnya.
Wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo bukan sekadar perkara memindahkan satwa bercula satu dari titik A ke titik B.
Ini adalah ujian integritas moral negara: apakah Ujung Kulon akan terus dipertahankan sebagai benteng terakhir pertahanan hayati dunia—yang diakui UNESCO sejak 1991—atau justru digerus secara perlahan demi memuluskan syahwat para pemburu rente di balik topeng pembangunan hijau. (***)
Jurnalis: EH
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar