RUZKA INDONESIA – PENGAMAT Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga menilai, kader Partai Gerindra layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk diusulkan ke MPR menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan mundur pada 12 November 2026 lalu.
“Salah satu pertimbangan utamanya kalau cawapres dari Gerindra diharapkan tidak akan menjadi rival politik Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2029. Pertimbangan ini tentu sangat sempit dan politis, tanpa mengaitkan dengan upaya meningkatkan kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Ahad (15/11/2026) pagi.
Lantas, apa saja plus minusnya bila Prabowo memilih kadernya menggantikan Gibran untuk menjadi wapres? Ada beberapa plusnya bila Prabowo mengajukan kader Gerindra menjadi cawapres menggantikan Gibran.
“Pertama, dimungkinkan adanya jaminan loyalitas dan kesamaan visi. Cawapres dari Gerindra tampaknya pilihan logis untuk menjamin loyalitas terhadap presiden. Pemilihan dari lingkaran dalam partai memastikan kesamaan garis politik dan meminimalkan risiko gesekan atau “matahari kembar” di dalam pemerintahan,” papar Jamil.
Dengan begitu, soliditas internal partai Gerindra dapat terjaga. Hal ini dapat menjadi modal politik bagi Prabowo untuk membesarkan partainya dan memuluskannya maju pada Pilpres 2029.
“Dua, dimungkinkan stabilitas koalisi dan minim konflik internal. Dengan memilih kader Gerindra dinilai paling aman karena mampu meminimalkan potensi kecemburuan atau persaingan antarpartai koalisi lain yang sama-sama mengincar kursi tersebut. Hal ini juga dapat tetap mempersatukan partai koalisi untuk tetap solid mendukung dan menyukseskan pemerintahan Prabowo setidaknya hingga 2029,” tambahnya.
“Tiga, tidak menjadi pesaing di Pilpres 2029. Kader internal Gerindra dipandang kecil kemungkinannya untuk bermanuver menjadi pesaing Presiden Prabowo pada Pilpres 2029. Jadi, bila diambil dari kader Gerindra diharapkan minim ambisi politik pribadi pada 2029 sehingga pemerintahan berjalan stabil tanpa politisasi elite,” rinci Jamil.
“Empat, menjadi kompensasi politik internal. Penunjukan kader partai sendiri dapat berfungsi sebagai bentuk apresiasi atas jasa para tokoh internal yang telah berjuang memenangkan Prabowo dalam kontestasi sebelumnya. Hal ini akan membuat kader Gerindra semakin loyal dan tegak lurus terhadap Prabowo,” tandas pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Namun demikian, Jamil juga melihat bahwa dengan memilih kader Gerindra juga dapat menimbulkan beberapa kerugian (minus) terhadap Prabowo.
“Pertama, berkurangnya kekuatan vital di parlemen. Sejumlah nama kuat dari Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad atau Ahmad Muzani saat ini memegang peran strategis di legislatif. Menggeser figur kunci tersebut ke kursi wakil presiden dikhawatirkan justru membatasi ruang gerak politik mereka dalam mengawal kebijakan pemerintah di DPR maupun MPR,” ungkap Jamil.
Padahal selama ini Dasco dan Muzani dianggap sebagai jembatan penghubung eksekutif dengan legislatif. Dua sosok ini dinilai berhasil melaksanakan tugas tersebut.
“Dua, ada potensi partai koalisi lain kecewa. Setiap partai politik koalisi pada dasarnya memiliki keinginan untuk menempatkan kadernya sebagai wakil presiden. Dominasi penuh presiden dan wakil presiden dari satu partai berisiko memunculkan rasa kurang terwakili di kalangan mitra koalisi,” lanjut Jamil.
Hal itu dapat menimbulkan dukungan semu dari partai koalisi. Hal ini tentu berbahaya bagi Prabowo untuk menyukseskan terwujudnya program strategisnya.
“Tiga, rentan narasi politik dari loyalis Gibran. Siapa pun yang menggantikan posisi tersebut—terutama jika berasal dari lingkaran kekuasaan langsung—berisiko menghadapi narasi serangan balik dari kubu loyalis Gibran yang menuding pergantian ini didorong oleh ambisi kekuasaan semata,” tandasnya.
“Jadi, bila wapres dari Gerindra, maka loyalis Gibran dan Jokowi akan fokus menyerang Prabowo. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo, setidaknya untuk tetap dapat menjaga kondusivitas politik hingga 2029,” sorot Jamil.
Kerugian keempat, Jamil melihat dukungan basis massa baru jadi terbatas. Memilih kader dari partai yang sama tidak menambah ceruk dukungan elektoral baru maupun memperluas basis legitimasi politik dari kelompok atau partai besar lain di parlemen. Secara politis hal itu tentu merugikan Prabowo, terutama bila ia ingin tetap maju pada Pilpres 2029.
“Jadi, Prabowo perlu memperhitungkan plus minusnya sebelum memutuskan pengganti Gibran dari Gerindra. Jangan sempat memaksakan kadernya menjadi wapres justru dapat menjadi bumerang bagi Prabowo,” pungkas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar