RUZKA INDONESIA – ANGGOTA DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Fahira Idris mendorong lima penguatan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, disharmoni regulasi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada efektivitas otonomi daerah, kepastian kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Ketika aturan pusat dan daerah tidak selaras, pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal, pelayanan publik berpotensi terhambat, dan kepastian hukum dapat terganggu. Harmonisasi harus menjadi jalan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan mempersempit ruang daerah dalam mengatur kebutuhan masyarakatnya,” ujar Fahira Idris di sela Konsultasi Publik BULD DPD RI bertema “Benang Kusut Regulasi Daerah: Mengurai Disharmoni Hukum dan Menegaskan Peran Strategis BULD DPD RI dalam Harmonisasi Nasional” di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dibuka Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas, tersebut menyoroti pentingnya harmonisasi hukum yang tetap menghormati kewenangan, karakteristik, dan kebutuhan daerah. Fahira Idris sependapat dengan pandangan GKR Hemas bahwa harmonisasi tidak boleh dimaknai sebagai penyeragaman regulasi dan daerah harus menjadi subjek dalam pembentukan kebijakan.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Fahira Idris menyampaikan lima penguatan regulasi daerah. Pertama, memperkuat sinkronisasi regulasi dan kejelasan pembagian kewenangan pusat dan daerah.
Pemerintah perlu memetakan aturan yang tumpang tindih, multitafsir, atau sulit diterapkan, serta memperkuat koordinasi kementerian, pemerintah daerah, DPRD, dan DPD RI sejak perumusan kebijakan. Harmonisasi harus memastikan keselarasan hukum nasional tanpa mengabaikan kekhususan dan kebutuhan daerah.
Kedua, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia perancang regulasi daerah. Kualitas Perda sangat bergantung pada kemampuan perancang memahami hierarki hukum, pembagian kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan dampak kebijakan. Penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, konsultasi lintas instansi, serta dukungan tenaga ahli.
Ketiga, selaraskan Propemperda dengan kebutuhan daerah, prioritas pembangunan, dan penganggaran. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus berangkat dari persoalan nyata, bukan sekadar memenuhi daftar legislasi. Setiap Ranperda perlu memiliki urgensi yang jelas, kesiapan pelaksanaan, serta dukungan kelembagaan dan pembiayaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Menurut hemat saya, keberhasilan pembentukan regulasi daerah tidak cukup diukur dari banyaknya Perda yang dihasilkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah Perda tersebut benar-benar dibutuhkan, dapat dilaksanakan, dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Fahira Idris.
Keempat, memperkuat kualitas Naskah Akademik dan partisipasi publik yang bermakna. Penyusunan regulasi harus didukung data, kajian empiris, dan analisis dampak kebijakan. Pendekatan legislasi berbasis bukti sebagaimana disampaikan Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo menjadi salah satu rujukan penting. Masyarakat juga perlu dilibatkan sejak identifikasi persoalan, dengan memastikan aspirasinya didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas tindak lanjutnya.
Kelima, memperkuat evaluasi produk hukum daerah dan tindak lanjut rekomendasi harmonisasi. Perda maupun Peraturan Kepala Daerah yang berpotensi tumpang tindih perlu dievaluasi.
Penggunaan Peraturan Kepala Daerah harus sesuai kewenangannya, bukan menjadi jalan pintas menghindari proses pembentukan Perda. Alternatif penataan, termasuk regulasi tematik, dapat dikaji untuk menyederhanakan pengaturan tanpa mengurangi kepastian hukum.
Fahira Idris menegaskan, hasil konsultasi publik perlu ditindaklanjuti melalui rekomendasi yang jelas dan terukur. Masukan akademisi, pemerintah daerah, dan DPRD akan menjadi bahan pendalaman dalam Dialog Nasional BULD DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum.
“BULD DPD RI memiliki peran strategis dalam menjembatani persoalan regulasi daerah dengan kebijakan nasional melalui pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi. Harapan saya, harmonisasi tidak berhenti pada penyelarasan aturan, tetapi benar-benar memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fahira Idris.
Seperti diketahui, konsultasi publik ini dirangkaikan dengan pembahasan buku Benang Kusut Regulasi Daerah karya GKR Hemas, Stefanus BAN Liow, dan Rianda Dirkareshza, yang memuat hasil pemantauan BULD DPD RI serta model harmonisasi regulasi daerah. Forum ini juga menghadirkan Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menyoroti tarik-menarik kewenangan dan kecenderungan resentralisasi sektoral, serta Prof. Dr. Umbu Rauta dari Universitas Kristen Satya Wacana yang menekankan pembenahan Propemperda, mutu Naskah Akademik, dan partisipasi publik yang bermakna. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar