RUZKA INDONESIA — Geliat investasi industri di kawasan Rebana, Jawa Barat, membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Majalengka.
Masuknya perusahaan dan relokasi sejumlah industri dipandang mampu membuka lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian daerah.
Namun, pertumbuhan industri belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Persoalan upah, keselamatan kerja, pembayaran lembur, hingga perlindungan buruh perempuan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari penelitian Trade Union Rights Center (TURC) yang tengah memetakan kondisi kerja dan perlindungan pekerja perempuan serta pekerja muda di kawasan Rebana dan sejumlah wilayah lainnya.
Direktur Eksekutif TURC, Surya Tjandra, mengatakan penelitian tersebut telah berlangsung sekitar tiga bulan dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Kajian itu tidak sekadar memotret perkembangan industri, tetapi juga melihat bagaimana kondisi pekerja di tengah perubahan peta investasi dan relokasi industri menuju kawasan Rebana.
“Penelitian itu memotret kondisi ketenagakerjaan, khususnya pekerja perempuan dan pekerja muda. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan,” kata Surya dalam kegiatan Validation Program bertema “Pemetaan Kondisi Kerja dan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pekerja Muda dalam Mendorong Pekerja Layak” di salah satu hotel di Kabupaten Majalengka, Senin (09/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah serikat pekerja, yakni SPSI TSK, SPN, dan GSBI se-Kabupaten Majalengka, serta unsur pengusaha, pemerintah daerah, dan Badan Pengelola Rebana (BP Rebana).
Pertumbuhan Industri Tak Cukup Diukur dari Investasi
Surya menilai, salah satu persoalan yang perlu dicermati dalam perkembangan industri adalah posisi pekerja perempuan. Di sejumlah sektor manufaktur, perempuan menjadi bagian dominan dari tenaga kerja.
Namun, dalam praktik rekrutmen, pekerja perempuan terkadang dianggap lebih penurut dan tidak banyak menyampaikan tuntutan. Persepsi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam hubungan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan.
Selain itu, relokasi industri dari Jakarta, Banten, dan sejumlah daerah lain menuju kawasan Rebana juga perlu dicermati dari sisi kepentingan perusahaan dalam menekan biaya produksi.
Menurut Surya, biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah diduga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan memilih kawasan tersebut.
Kondisi ini membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Namun, ada risiko persaingan antardaerah yang justru mendorong penurunan standar upah dan kondisi kerja atau dikenal dengan istilah race to the bottom.
“Jika investasi hanya mengejar upah murah, perusahaan dikhawatirkan akan kembali berpindah ke daerah lain ketika biaya tenaga kerja meningkat,” ujarnya.
Karena itu, Surya menilai pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini terhadap pelanggaran ketenagakerjaan serta tanggung jawab perusahaan dan pemilik merek global yang terlibat dalam rantai pasok industri.
BP Rebana: Pembangunan Harus Berdampak bagi Masyarakat
Sementara itu, Senior Associate – Cooperation and External Affairs BP Rebana, Rafialdy Janitra, mengapresiasi penelitian TURC. Menurutnya, kajian tersebut dapat memberikan gambaran lebih terperinci mengenai kondisi ketenagakerjaan di kawasan Rebana.
Penelitian itu mencakup Majalengka, Cirebon, hingga sebagian wilayah Jawa Tengah. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kesetaraan gender, serta praktik lembur yang tidak dibayarkan.
Rafialdy menilai hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan bagi pengembangan kawasan Rebana agar pembangunan industri tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi.
BP Rebana, kata dia, selama ini juga rutin berkomunikasi dengan pengelola kawasan industri dan perusahaan untuk membahas berbagai persoalan, mulai dari investasi, ketersediaan lahan hingga ketenagakerjaan.
Menurut Rafialdy, Majalengka memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan Rebana. Keberadaan infrastruktur, termasuk Bandara Internasional Kertajati, menjadi salah satu modal penting untuk menarik investasi.
Meski demikian, pengembangan ekonomi daerah tidak seharusnya hanya mengandalkan sektor manufaktur.
Potensi pariwisata, khususnya di wilayah timur Majalengka yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, juga perlu dikembangkan. Diversifikasi sektor ekonomi dinilai penting agar masyarakat memiliki pilihan pekerjaan yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Terkait tingkat upah minimum yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain, Rafialdy mengakui faktor tersebut menjadi salah satu pertimbangan investor.
Namun, ia menegaskan bahwa perhitungan upah tetap harus memperhatikan kebutuhan hidup dan kesejahteraan pekerja.
“Kami mendorong perhitungan yang adil dan seimbang. Tujuan pengembangan industri di kawasan Rebana bukan lain untuk mendorong kesejahteraan masyarakatnya juga,” tegasnya.
Rafialdy juga menyebut Majalengka sebagai salah satu daerah di kawasan Rebana dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Menurutnya, potensi tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya.
Menguji Keberhasilan Pembangunan Kawasan Rebana
Pertumbuhan industri pada akhirnya menghadirkan tantangan yang lebih besar daripada sekadar mendatangkan investor. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan perlu memastikan bahwa ekspansi industri memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Indikator keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah perusahaan yang masuk, nilai investasi, atau banyaknya tenaga kerja yang terserap.
Kualitas pekerjaan juga perlu menjadi ukuran. Pekerja harus memperoleh upah yang layak, kepastian hak, perlindungan keselamatan, serta kesempatan yang setara tanpa diskriminasi.
Penelitian TURC diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai persoalan tersebut. Hasilnya sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, pengusaha, pengelola kawasan, dan serikat pekerja dalam membangun hubungan industrial yang lebih adil.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan kesejahteraan pekerja berisiko hanya menciptakan angka-angka pertumbuhan tanpa perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat lokal. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar