RUZKA INDONESIA – Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produktivitas pertanian pada lahan yang sudah ada untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Strategi ini dinilai dapat meningkatkan pemenuhan pangan dengan biaya lebih efisien dibandingkan pembukaan lahan baru.
Diskursus tersebut menjadi pesan utama dalam Cerita Pangan Kita, acara yang diinisiasi Future Foods Forum (FFF) dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026. Dalam acara ini, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) selaku Sekretariat FFF memaparkan temuan studi terbaru mengenai paradigma intensifikasi berkelanjutan.
Studi CIPS (2026) menunjukkan bahwa membuka lahan pertanian baru tidak selalu menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain karena membutuhkan waktu lebih panjang dan suntikan dana tujuh kali lipat dibandingkan pemanfaatan lahan yang sudah ada.
“Penambahan luas lahan tidak otomatis menghasilkan produksi yang tinggi. Studi CIPS di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa lahan yang telah diratakan membutuhkan waktu sebelum dapat ditanami, sementara hasil panennya masih terbatas. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi untuk meningkatkan produksi benar-benar menghasilkan manfaat yang sepadan,” ungkap Rahmad di Jakarta Future Community Space, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).
Dalam studi tersebut terungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembukaan lahan baru melalui program Food Estate. Salah satunya, lahan yang telah diratakan baru dapat mulai digunakan untuk menanam padi setelah sekitar 3-4 tahun, tetapi hasil panennya hanya mencapai maksimal 1-2 ton per hektare. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata produktivitas padi nasional yang umumnya mencapai lebih dari 5 ton per hektare.
Rahmad menambahkan, strategi menjaga ketahanan pangan sebaiknya difokuskan pada produktivitas dan keberlanjutan pertanian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
“Peningkatan produktivitas membutuhkan dukungan yang dapat dirasakan langsung oleh petani. Akses terhadap irigasi, benih berkualitas, pupuk, teknologi, pembiayaan, dan pasar perlu berjalan beriringan. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan hasil panen akan sulit dipertahankan dan hasil produksi berisiko tidak terserap secara optimal,” ujar Rahmad.
CIPS mendorong pemerintah memperkuat upaya intensifikasi berkelanjutan melalui investasi penelitian dan pengembangan, perbaikan irigasi, serta peningkatan akses petani terhadap sarana produksi dan pasar. Pemerintah juga perlu memperkuat pendampingan dan keterlibatan petani agar intervensi sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan setempat.
Pemerintah juga didorong untuk memperkuat fasilitas pascapanen dan akses pasar, serta mengembangkan mekanisme yang membantu menjaga stabilitas harga. Studi CIPS menemukan bahwa panen raya di kawasan Food Estate justru menekan harga di tingkat petani, sehingga mereka kehilangan insentif untuk menjual hasil panen dan sebagian produksi tidak terserap secara optimal.
Kemudian untuk jangka panjang, pemerintah perlu menerapkan pendekatan lanskap terpadu yang menyelaraskan peningkatan produksi, konservasi lingkungan, perencanaan tata guna lahan, dan pelibatan masyarakat. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar