RUZKA INDONESIA – Kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 9 bulan turun 30,1 persen. Hal itu terekam dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2025 sebesar 81,2 persen dan pada Juli 2026 turun menjadi 51,1 persen.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga melihat hasil survei tersebut ada yang menarik perhatiannya. Besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.
“Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Selasa (28/07/2027) siang.
Di bidang ekonomi misalnya, publik merasakan harga-harga yang terus merangkak naik. Sementara penghasilan publik cenderung stagnasi, bahkan nilainya terus merosot.
“Sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi penyebab ketidakpuasan publik. Hal ini ditambah banyaknya PHK sehingga tingkat pengangguran bertambah tinggi,” jelasnya.
Di bidang politik, khususnya demokrasi di Indonesia, menunjukkan adanya kemunduran, yang ditandai masih menguatnya pengaruh oligarki, lemahnya fungsi pengawasan parlemen, serta penurunan kebebasan sipil. Hal ini membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo semakin tinggi.
Dalam penegakan hukum, publik juga menilai masih tebang pilih. Hukum dikesankan masih tajam kepada si miskin dan tumpul kepada pejabat dan si kaya.
“Jadi, hasil survei SMRC itu tampaknya mencerminkan apa yang dirasakan publik. Karena itu, sudah saatnya Prabowo me-reshuffle kabinetnya, terutama menteri yang menangani bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” jelas pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Beberapa menteri bidang ekonomi yang layak di–reshuffle adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia juga layak di–reshuffle akibat kebijakannya yang kontroversial di bidang energi kerap mempengaruhi bidang ekonomi.
Dalam bidang politik yang layak di-reshuffle Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Sememtara dalam bidang penegakan hukum, yang layak di–reshuffle Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Jadi, untuk mendongkrak kinerja bidang ekomomi, politik, dan penegakan hukum, para menteri tersebut kiranya layak di–reshuffle,” tandas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar