RUZKA INDONESIA – Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berpotensi menekan daya beli kelas menengah dan ikut menghantam penjualan UMKM. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut efek domino kenaikan BBM ini lebih luas dari sekadar biaya transportasi.
“Ketika pengeluaran untuk kebutuhan dasar bertambah, ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan lainnya menyempit. Kondisi ini juga tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi ikut mengurangi permintaan atas produk UMKM yang bergantung pada konsumsi rumah tangga,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Hasran, Kamis (12/6/2026).
Mengacu data BPS 2024, kelompok kelas menengah dan aspiring middle class mencapai 66,35% penduduk Indonesia dan menyumbang 81,49% belanja rumah tangga nasional. Padahal konsumsi rumah tangga berkontribusi 54% terhadap PDB.
“Jika daya beli mereka tertekan, dampaknya tidak berhenti pada rumah tangga, tetapi juga dirasakan oleh berbagai sektor usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat,” jelas Hasran.
Kenaikan biaya transportasi dikhawatirkan membuat rumah tangga menahan belanja non-primer seperti makan di luar, makanan-minuman siap saji, hiburan, rekreasi, hingga produk gaya hidup. “Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” kata Hasran.
Tekanan makin berat karena UMKM juga dihimpit biaya produksi. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS mengerek harga bahan baku impor seperti kedelai, gandum, dan gula. “Kondisi tersebut membuat pelaku usaha menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat,” ujarnya.
Studi CIPS 2024 merekomendasikan respons jangka pendek dan panjang. Jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah guna mengurangi tekanan biaya produksi. Jangka panjang, pemerintah diminta menurunkan biaya ekonomi UMKM dengan mengurangi hambatan non-tarif, meninjau tarif impor bahan baku, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, memperkuat infrastruktur logistik, serta meningkatkan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.
“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutup Hasran.***
Komentar