RUZKA INDONESIA — Rencana pemerintah untuk menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mendapat tanggapan mendalam dari parlemen.
Komisi II DPR RI mengingatkan agar wacana tersebut dikaji secara matang sebelum diimplementasikan secara luas.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mengungkapkan bahwa skema pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mematangkan mekanismenya.
“Mekanismenya mungkin sudah dianggarkan nanti pembayarannya, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan,” ujar Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Ferry menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran koperasi dalam layanan keuangan serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa.
Kendati demikian, rincian teknis, jumlah ASN yang terlibat, hingga kriteria koperasi yang ditunjuk masih dalam tahap pematangan.
DPR Ingatkan Risiko Sistem dan Dampak terhadap BPD
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menyatakan apresiasinya terhadap niat pemerintah menguatkan ekonomi desa.
Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kita hormati usulan Menkop untuk memperkuat Kopdes Merah Putih demi pembangunan ekonomi di desa. Namun, terkait rencana penyaluran gaji ASN, menurut saya masih perlu dikaji lebih matang.
Jangan sampai niat baik tersebut justru menimbulkan persoalan baru,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Sabtu.
Dede menyoroti sejumlah aspek krusial, seperti keamanan penyaluran dana, ketepatan jadwal pembayaran, hingga kesiapan sistem operasional koperasi.
Selain itu, ia juga mengingatkan dampak signifikan kebijakan ini terhadap keberlangsung Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Berdasarkan data Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), mayoritas dana simpanan di BPD berasal dari gaji ASN. Tak hanya itu, BPD selama ini menjadi mitra utama ASN dalam penyaluran fasilitas kredit.
“BPD umumnya memberikan pinjaman kredit kepada ASN, di mana nilai pinjamannya kadang lebih besar daripada dana gaji yang masuk per bulan. Jika penyaluran gaji dipindah ke koperasi, lalu siapa yang akan menjaga dan mengelola sisa tanggungan kreditnya?” tegas Dede.
Diharapkan Bersifat Alternatif, Hak ASN Utama
Lebih lanjut, Dede menyarankan agar peran Kopdes Merah Putih dalam layanan keuangan ASN sifatnya berupa pilihan atau alternatif, bukan sebuah kewajiban yang menggeser peran perbankan daerah.
Ia menilai, sistem pengelolaan keuangan daerah yang sudah berjalan dengan baik melalui BPD tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang belum teruji secara penuh.
“Saya rasa akan baik jika koperasi bisa menjadi alternatif layanan, tetapi jangan sampai sifatnya wajib atau justru mengganggu sistem yang sudah berjalan baik melalui Bank Daerah,” tutur Dede.
“Tapi yang paling utama, hak ASN harus tetap terjamin, aman, dan dibayarkan tepat waktu,” pungkasnya. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar