RUZKA INDONESIA — Dalam tulisan ini, saya ingin memulai dengan satu sikap yang mungkin terdengar keras: saya tidak sepenuhnya percaya pada narasi bahwa kemiskinan di Kota Depok sedang “membaik”. Justru setelah melihat angka-angka secara detail, saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kita membaca—dan mungkin juga menyajikan—realitas kemiskinan itu sendiri.
Kemiskinan Kota Depok sering disebut menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dilihat lebih dalam, realitasnya tidak sesederhana itu.
Mari kita lihat datanya secara telanjang, tanpa polesan narasi.
Jumlah penduduk miskin di Kota Depok (dalam ribu jiwa) bergerak sebagai berikut: tahun 2021 sebesar 63,68 ribu, naik pada 2022 menjadi 64,36 ribu, lalu turun di 2023 menjadi 61,95 ribu, kembali naik di 2024 menjadi 62,60 ribu, dan meningkat lagi di 2025 menjadi 63,45 ribu. Ini bukan tren penurunan yang stabil. Ini fluktuasi. Naik-turun tanpa arah yang benar-benar meyakinkan bahwa kita sedang keluar dari masalah.
Sekarang bandingkan dengan persentasenya. Tahun 2021 sebesar 2,58%, lalu turun ke 2,53% di 2022, turun lagi menjadi 2,38% di 2023, kemudian 2,34% di 2024, dan 2,31% di 2025. Di atas kertas, ini terlihat seperti kabar baik. Persentase menurun secara konsisten.
Tapi di sinilah letak persoalan yang menurut saya sering disalahpahami—atau mungkin sengaja disederhanakan.
Karena pada saat yang sama, garis kemiskinan justru terus meningkat tajam, yang berarti biaya hidup minimum yang harus dipenuhi masyarakat semakin mahal dari tahun ke tahun. Dari Rp705.084 pada 2021, naik menjadi Rp744.771 di 2022, lalu melonjak ke Rp804.968 di 2023, meningkat lagi menjadi Rp843.893 di 2024, dan mencapai Rp884.663 di 2025.
Artinya apa? Artinya standar minimum untuk hidup layak di Depok terus naik. Biaya hidup meningkat. Tekanan ekonomi semakin berat. Ini bukan interpretasi, ini fakta.
Dan bagi saya, fakta ini jauh lebih penting daripada sekadar penurunan persentase.
Karena begini—kalau garis kemiskinan naik hampir Rp180 ribu dalam lima tahun, itu berarti masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini bukan soal gaya hidup. Ini soal bertahan hidup.
Jadi ketika di saat yang sama kita melihat persentase kemiskinan turun, saya justru melihatnya dengan kecurigaan. Bukan karena datanya salah, tapi karena cara membacanya yang terlalu sederhana.
Persentase turun bukan berarti tekanan hidup berkurang. Bahkan bisa jadi sebaliknya.
Jumlah penduduk miskin yang tidak menunjukkan penurunan konsisten memperkuat kecurigaan saya. Dari 63,68 ribu ke 63,45 ribu dalam lima tahun—itu bukan kemajuan signifikan. Itu stagnasi yang dibungkus fluktuasi.
Dan ketika angka itu sempat turun di 2023 lalu naik lagi di 2024 dan 2025, saya melihat satu hal: kita belum benar-benar keluar dari masalah. Kita hanya bergerak di tempat.
Saya merasa ada kecenderungan untuk terlalu cepat merayakan penurunan persentase. Padahal, dalam konteks kota dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Depok, persentase bisa sangat menipu.
Jumlah penduduk bertambah, sehingga proporsi miskin terlihat mengecil. Tapi jumlah orang miskin tetap banyak. Ini seperti mengencerkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Dan lebih parah lagi, kita jadi kehilangan sensitivitas terhadap realitas di lapangan.
Kenaikan garis kemiskinan dari Rp705 ribu ke Rp884 ribu itu bukan sekadar angka. Itu berarti harga kebutuhan dasar naik. Itu berarti masyarakat harus bekerja lebih keras hanya untuk tetap berada di posisi yang sama.
Saya melihat ini sebagai bentuk tekanan struktural yang tidak cukup direspons secara serius.
Yang juga mengganggu saya adalah fakta bahwa di balik angka-angka ini, ada kelompok besar yang tidak tercatat sebagai miskin, tapi hidup dalam kondisi sangat rentan. Mereka mungkin tidak masuk kategori 2,31% itu, tapi hidup mereka jauh dari kata aman.
Penghasilan pas-pasan, tidak punya tabungan, tidak punya jaminan sosial yang kuat. Sedikit saja ada gangguan—harga naik, sakit, kehilangan pekerjaan—langsung jatuh.
Ini yang saya sebut sebagai “kemiskinan bayangan”. Dan kelompok ini tidak kecil.
Masalahnya, kebijakan kita masih terlalu fokus pada angka resmi. Selama persentase turun, kita merasa berhasil. Selama angka terlihat baik, kita merasa aman.
Padahal realitasnya jauh lebih kompleks.
Saya juga melihat bahwa kenaikan garis kemiskinan tidak dijadikan dasar evaluasi kebijakan yang serius. Padahal ini indikator paling jujur tentang tekanan hidup masyarakat.
Kalau garis kemiskinan naik, seharusnya ada pertanyaan besar: kenapa biaya hidup meningkat? Apa yang bisa dilakukan untuk menahannya? Bagaimana memastikan pendapatan masyarakat ikut naik?
Tapi yang sering terjadi, kita justru lebih sibuk membicarakan penurunan persentase.
Ini menurut saya bentuk ketidakseimbangan dalam membaca data.
Saya juga ingin menyoroti bahwa fluktuasi jumlah penduduk miskin menunjukkan satu hal: kebijakan yang ada belum cukup kuat untuk menciptakan perbaikan yang konsisten.
Kalau kebijakan efektif, kita seharusnya melihat tren penurunan yang stabil. Tapi yang terjadi justru naik-turun. Ini tanda bahwa kita masih reaktif, bukan strategis.
Program bantuan mungkin membantu dalam jangka pendek, tapi tidak cukup untuk mengubah kondisi secara struktural.
Dan selama pendekatan kita masih seperti ini, saya tidak yakin kita akan melihat perubahan yang signifikan.
Yang lebih berbahaya adalah narasi optimisme yang berlebihan. Seolah-olah selama persentase turun, maka semuanya baik-baik saja.
Padahal, jika kita jujur membaca tiga indikator sekaligus—jumlah, persentase, dan garis kemiskinan—gambar yang muncul justru penuh kontradiksi. Persentase turun. Jumlah stagnan dan fluktuatif. Garis kemiskinan naik tajam.
Bagi saya, ini bukan cerita sukses. Ini cerita yang belum selesai—bahkan mungkin belum dimulai dengan benar. Sebagai kota penyangga Jakarta, Depok menghadapi tekanan yang tidak ringan. Urbanisasi tinggi, biaya hidup meningkat, dan ketimpangan semakin terasa.
Dalam kondisi seperti ini, ukuran kemiskinan yang sempit tidak cukup. Kita butuh pendekatan yang lebih jujur, lebih sensitif, dan lebih berani. Saya percaya, masalah utama kita bukan kekurangan data. Datanya ada. Angkanya jelas. Tapi cara kita membacanya yang perlu dikoreksi.
Karena selama kita masih memilih angka yang “terlihat baik” dan mengabaikan yang “tidak nyaman”, kita hanya akan menciptakan ilusi kemajuan.
Dan ilusi, seberapa pun meyakinkannya, tetap tidak akan mengubah realitas.
Pada akhirnya, saya ingin kembali ke pertanyaan paling sederhana: apakah hidup masyarakat Depok hari ini benar-benar lebih ringan dibanding lima tahun lalu?
Dengan garis kemiskinan yang naik dari Rp705 ribu ke Rp884 ribu, saya sulit menjawab “iya” dengan yakin.
Dengan jumlah penduduk miskin yang masih berkutat di angka 60 ribuan tanpa penurunan signifikan, saya juga tidak melihat alasan untuk terlalu optimis.
Dan dengan kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan, saya justru melihat lebih banyak alasan untuk bersikap kritis.
Kemiskinan Kota Depok, bagi saya, bukan sekadar angka 2,31%. Ia adalah cerita tentang biaya hidup yang terus naik, tentang ketidakpastian yang belum teratasi, dan tentang kebijakan yang belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.
Saya memilih untuk tidak larut dalam euforia statistik. Karena bagi saya, kenyataan jauh lebih penting daripada sekadar angka yang terlihat indah.
Dan selama angka-angka itu masih menyimpan kontradiksi sebesar ini, saya yakin satu hal: kita belum benar-benar keluar dari persoalan kemiskinan.
Kemiskinan Kota Depok, bagi saya, bukan sekadar angka 2,31%. Ia adalah cerita tentang biaya hidup yang terus naik, tentang ketidakpastian yang dibiarkan, dan tentang kebijakan yang belum berani menyentuh akar masalah.
Saya menolak untuk ikut merayakan penurunan persentase yang tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Karena selama garis kemiskinan terus naik dan jumlah orang miskin tidak benar-benar turun, maka yang kita rayakan bukan keberhasilan—melainkan ilusi.
Dan selama kita masih lebih sibuk mempercantik angka daripada memperbaiki kehidupan, satu hal yang pasti: kemiskinan di Kota Depok tidak sedang diselesaikan, melainkan sedang disamarkan. (***)
Kolumnis: Djoni Satria
Komentar