RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid menegaskan pentingnya pengawasan ketat Barantin terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah NTB.
"Harus ada tindakan konkrit seperti pemeriksaan klinis, dan optimalisasi masa karantina. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi risiko penyebaran PMK," ujar Senator Mirah.
Hal ini disampaikan Senator Mirah menyusul meningkatnya kewaspadaan terhadap penyebaran PMK di beberapa wilayah Indonesia.
"Saya mendesak Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk terus memperketat pengawasan lalu lintas ternak sebagai langkah antisipatif," terangnya.
Dalam pernyataannya, Senator Mirah menyampaikan apresiasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB yang telah meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternak.
Khususnya di dua pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas di Pulau Sumbawa.
"Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hewan ternak yang akan dikirim keluar NTB dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK," jelasnya.
Kesehatan ternak adalah kunci untuk menjaga kelangsungan hidup peternak dan keberlanjutan industri peternakan di NTB. Oleh karena itu, pengawasan dari Karantina NTB harus benar-benar maksimal, ungkapnya.
Senator Mirah menekankan bahwa langkah-langkah pengawasan ternak semakin meningkat, mengingat PMK adalah penyakit menular strategis yang dapat mengancam perekonomian peternak.
Sekaligus mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh kepada Karantina NTB dalam bentuk sumber daya dan teknologi agar pengawasan bisa dilakukan lebih efektif.
Dalam konteks yang lebih luas, Senator Mirah menekankan pentingnya edukasi kepada peternak mengenai bahaya PMK dan langkah-langkah pencegahannya.
“Kita harus membangun kesadaran di kalangan peternak tentang pentingnya kesehatan ternak mereka. Ini bukan hanya untuk melindungi usaha mereka, tetapi juga untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat luas," ungkap Senator Mirah.
Dengan meningkatnya pengawasan, optimistis bahwa NTB bisa menjadi daerah yang bebas PMK. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
"Dengan pengawasan yang ketat, kita bisa memastikan bahwa ternak yang keluar dari NTB adalah ternak yang sehat dan layak jual," pungkas Senator Mirah. (***)
Reporter: Bambang Ipung Priambodo
