RUZKA INDONESIA — Sosialisasi terkait penataan kawasan dan pengelolaan area parkir di Stasiun Depok Baru resmi digelar berdasarkan perjanjian sewa Barang Milik Negara (BMN) Nomor HK.201/1/20/BTP-JKT/2026 yang diteken pada 4 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut,pihak pengelola melalui PT Railway Asset Manajemen (RMA) memaparkan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari transparansi lelang, prioritas kantong parkir motor, hingga komitmen merangkul warga lokal dan UMKM tanpa penggusuran.
Direktur Utama PT RMA, M Hadi Prawira,
mengungkapkan bahwa proses lelang lahan ini dilakukan secara terbuka (open bidding) dan diikuti oleh sembilan peserta setelah pihak pengelola menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5,2 miliar rupiah.
“PNBP sudah kita setorkan 5,2M itu, waktu lelang. Kemarin yang lelang PT KAI, HPKNL-nya Bogor, ya. Itu lelang terbuka sih, kemarin juga diikuti oleh sembilan peserta, jadi memang lelangnya open bidding, jadi yang penawaran tertinggi yang menang,” ujar Hadi di Halaman Parkir Stasiun Depok Baru, Jumat (13/11/2026).
Ia juga menambahkan bahwa selain setoran awal tersebut, negara tetap mendapat pasokan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 persen.
Tarif Parkir
Adapun tarif parkir motor saat ini Rp 6.000/hari. Rencananya tarif parkir akan dinaikan menjadi Rp 10 ribu/hari. Sedangkan kalau kendaraan menginap dikanakan tarif parkir Rp 15 ribu.
“Satu jam pertama parkir sebesar Rp 2.000, kalo cuma drop, dibawah lima menit, gratis,” terang Hadi.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga menyiapkan tarif parkir member dengan harga Rp 6.000/hari.
“Tarif parkir sudah termasuk asuransi. Jadi, kami tanggung jika kendaraan hilang,” tegas Hadi.
Aparat TNI dari KODIM 0508/Depok gelar upacara Aksi Bersih di Stasiun Depok Baru. Giat tersebut dalam rangka mendukung penataan pengelolaan parkir di Stasiun Depok Baru, Jumat (13/11/2026).
Sistem Keamanan dan Digital
Menanggapi perbandingan luas lahan dengan stasiun sebelumnya yang hanya berkapasitas sekitar 700 meter, area baru di Stasiun Depok Baru ini jauh lebih luas hingga mencapai 13.800 meter.
Pihak pengelola memutuskan untuk memprioritaskan kendaraan roda dua karena tingginya demand (permintaan) harian yang mencapai 27 ribu penumpang, di mana 28 persennya menggunakan motor.
“Demand-nya itu 27 ribu penumpang per hari, itu pasti parkir itu 28% untuk motor ya, untuk mobil biasanya 2℅ sampai 5%. Sehingga kita mengutamakan pengguna motor, karena kapasitasnya terbatas,” jelas Hadi.
Dari total kapasitas riil sekitar 2.700 kendaraan setelah dipotong area UMKM menjadi 2.500 slot, pengelola juga mendesain sistem digital masuk-keluar untuk mencegah kehilangan akibat kelalaian konsumen.
“Biar enggak ada kehilangan. Kadang, konsumen ini suka lupa, tiket dan STNK-nya sama kuncinya ditaruh di dashboard kadang kan, kan itu seperti itu,” terangnya.
Sistem ini juga dilengkapi verifikasi ganda (double check) untuk memantau identitas keluar-masuk kendaraan guna menjaga aspek keselamatan serta sterilisasi jalur pemadam kebakaran (Damkar).
Kembangkan UMKM dan Prioritaskan Warga Lokal
Dalam aspek sosial, pengelola memastikan tidak ada rekrutmen tenaga kerja baru dari luar demi memprioritaskan mata pencaharian warga sekitar.
Kebijakan serupa yang sukses diterapkan di Bekasi Timur juga akan diadopsi di Stasiun Depok Baru agar para pedagang UMKM tidak dirugikan.
“Kita pasti SDM sendiri memprioritaskan warga lokal. Jadi kita belum ada rekrut orang baru, jadi kita berdayakan warga lokal dulu, sehingga tidak mematikan mata pencaharian mereka sehari-hari,” tegas Hadi.
Selain itu, pengelolaan kantong UMKM nantinya menggunakan sistem aplikasi bagi hasil yang transparan untuk menutupi biaya operasional seperti listrik, air, gaji sekuriti dan kebersihan, tanpa membebani harga jual pedagang.
“Meningkatkan pemasukan UMKM, kita juga akan ada panggung hiburan musik setiap malam minggu,” ungkap Hadi. (***)
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar