Home > Nasional

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Indonesia Butuh Demokrasi Substansial

Minimnya kontrol dari legislatif terhadap pemerintah, membuat demokrasi terasa hambar.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

RUZKA–REPUBLIKA NETWORK – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memang terdapat banyak kemajuan, terutama di bidang kesehatan dan pendidilan. Hal ini juga terlihat dari alokasi anggaran untuk dua bidang tersebut.

Sorotan tersehut diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga. Menurutnya pendirian sekolah rakyat menjadi indikasi capaian di bidang pendidikan. Sementara cek kesehatan gratis, peningkatan rumah sakit, dan program Makan Bsrgizi Gratis (MBG) menjadi indikasi capaian di bidang kesehatan.

"Namun di bidang politik hal itu tampaknya belum menunjukkan peningkatan. Hal itu terlihat dari minimnya kontrol dan kritik terhadap pemerintah. Legislatif misalnya, lebih banyak memberi dukungan terhadap pemerintah. Hal ini terjadi karena di legislatif mayoritas menjadi pendukung pemerintah," ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA di Jakarta, Senin (20/10/2025) petang.

PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan sebagai penyeimbang, juga tidak berbeda dengan partai pendukung pemerintah. PDIP praktis tidak melakukan check and balances.

"Akibatnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mendapat kontrol yang memadai. Kalau pun ada kritik, lebih banyak dilakukan parlemen jalanan. Minimnya kontrol dari legislatif terhadap pemerintah, membuat demokrasi terasa hambar. Demokrasi terkesan hanya di permukaan," tandas Jamil

Selain itu, demokrasi yang berkembang masih sangat elitis. Diskursus hanya berkembang di antara sesama elit, sementara non elit hanya menjadi objek dan penonton.

"Padahal, Indonesia membutuhkan demokrasi substansial. Hanya dengan begitu, Indonesia tidak terjebak pada demokrasi semu," jelas Jamil. (***)

Image
ao s dwiyantho putra

aodwiyantho@gmail.com

× Image