RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Saya harus jujur: banyak ilmu gizi yang saya serap bukan dari brosur Puskesmas atau iklan susu beruang di televisi, melainkan dari seorang dokter yang sering tampil lugas dan tajam: dr Tan Shot Yen.

Kata-katanya di televisi, dalam tulisan maupun bukunya, melekat di kepala saya seperti jingle iklan yang tak bisa hilang.

Pesannya konsisten: gizi terbaik itu berasal dari alam, dari bumi tempat kita berpijak. Bukan dari pabrik tepung, bukan dari pabrik gula.

Itulah yang membuat saya mengangguk sambil tersenyum getir ketika ia hadir di DPR dalam rapat dengar pendapat soal Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Apa itu Keloid? Penyebab, Penanganan serta Cara Mencegahnya

Seperti guru besar turun gunung, akhirnya ada yang bicara tentang politik gizi. Tapi apa yang ia ungkapkan bikin dahi mengernyit: program yang katanya dirancang untuk mencerdaskan anak bangsa, ternyata justru menjadi festival impor.

Bayangkan, mulai dari piring atau nampan tempat makannya saja harus diimpor dari China. Bahkan pernah heboh karena diduga ada kandungan babi di bahan plastiknya. Lalu, apa yang disajikan di atas piring impor itu?

Hampir semuanya pun impor: beras kita masih kekurangan, garam pun ironisnya pernah impor, kedelai untuk tahu-tempe datang dari Amerika, gandum jelas bukan produk tanah air, kacang sampai susu bubuk pun bergantung pada pasar global. Negeri ini katanya subur makmur, tapi isi kotak makan anak sekolah malah seperti katalog impor.

Baca juga: Rencana Skema Baru Antrean Haji Butuh Strategi Pendukung Menyeluruh, Transparan, dan Berorientasi Perlindungan Jemaah

Anak-anak diberi burger, padahal gandum tak tumbuh di negeri khatulistiwa ini. Ada spageti dan bakmi kekinian, minuman bergula dari tepung dan sirup asing, bahkan chicken katsu dengan daging impor beku. Susu pun ikut dijejalkan, padahal sejak Permenkes 2014, Indonesia sudah resmi meninggalkan dogma “empat sehat lima sempurna.”

Apalagi secara biologis, 80 persen etnis Melayu intoleran laktosa. Hasilnya? Anak-anak malah mencret berjamaah. Itulah komedi pahit pembangunan: negara sibuk memberi gizi, tapi yang diterima justru antrean ke toilet.

Dan jangan lupa, di beberapa daerah ada laporan menu MBG berisi ayam mentah hingga belatung. Kalau sudah begini, apakah bukan lebih pantas disebut “Makan Belatung Gratis”? Slogan MBG jadi semacam satire: mau sehat malah sakit, mau cerdas malah dicekoki pangan impor yang bikin perut berontak.

Baca juga: Sasar Ribuan Warga Depok, Dinkes Depok Gelar Active Case Finding TBC

Dokter Tan dengan tegas menawarkan solusi: Ganti 80 persen menu MBG dengan pangan lokal sesuai kearifan setempat. Anak Papua bisa makan ikan kuah asam, anak Jawa bisa makan sayur lodeh, anak Sulawesi bisa makan kapurung, anak Minang bisa gulai ikan. Bukankah itu jauh lebih bergizi, sekaligus jadi etalase kuliner nusantara?

Tan berteriak meminta dan memohon dengan sangat: hentikan pangan olahan kering, hentikan _ultra-processed food_, hentikan mitos susu sebagai penyelamat.

Di sini persoalan MBG bukan sekadar “Isi Piringku”, melainkan soal kedaulatan pangan. Apa artinya merdeka jika isi kotak makan anak sekolah masih impor? Apa artinya bonus demografi kalau generasi emas justru dibesarkan dengan burger, mi instan, dan susu bubuk asing?

Kritik dr Tan ini harus kita baca sebagai alarm politik, bukan sekadar catatan teknis seorang ahli gizi. Gizi yang salah arah itu hutang jangka panjang: nanti dibayar dengan generasi yang lemah, gampang sakit, dan malas berpikir.

Baca juga: 24 SPBU Pertamina Hadir Hingga Pelosok 3T di Sumbagsel

Tapi, seperti sering terjadi, tragedi di negeri ini nyaris selalu berbalut komedi. DPR bisa saja mengangguk-angguk mendengarkan, lalu pulang santai makan burger di kantin Senayan.

Publik bisa ramai di media sosial, tapi tetap memesan bakmi instan lewat aplikasi ojol. Semua seperti drama absurd: negeri agraris yang menaruh masa depannya di atas nampan plastik impor.

Namun jangan lupa, sejarah kadang tak butuh senjata. Bung Karno bisa proklamasi kemerdekaan hanya dengan selembar kertas di teras rumah.

Baca juga: Dukung Kawasan Industri Hijau, PLN Dirikan SPKLU di Kawasan Berikat Nusantara Cakung

Maka mengapa kita tak bisa memproklamasikan kemerdekaan gizi dengan selembar panduan menu sehat di sekolah? Kadang, revolusi cukup dimulai dari isi piring.

Dan di sinilah ironi itu tertawa di wajah kita: program bernama Makan Bergizi Gratis justru menghadirkan pangan tak bergizi, bahkan berisiko gratis masuk rumah sakit. Kalau bukan tragedi, lalu apa? Tapi kalau tidak ditertawakan, bagaimana kita bisa tetap waras? (***)

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 1/10/2025