RUZKA—REPUBLIKA NETWORK — Mendapat dukungan dari Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan target untuk mendorong lebih dari 75 persen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta memberikan dividen atau laba bersih dalam satu tahun ke depan.

Menurut Fahira, target ini bukan hanya penting dalam konteks pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan transformasi menuju tata kelola korporasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam ekosistem BUMD Jakarta.

“Target yang ditetapkan Gubernur Pramono ini adalah representasi dari visi Jakarta yang ingin sejajar dengan kota-kota global. BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah harus memainkan peran lebih dari sekadar penyedia layanan publik. Sebagai kota global, BUMD di Jakarta harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi, pencipta nilai, dan pilar transparansi publik,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya di Jakarta (07/08/2025).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, untuk mendukung pencapaian target ini, setidaknya terdapat sejumlah strategi yang bisa ditempuh.

Pertama, pemetaan dan kategorisasi BUMD berdasarkan potensi bisnis dan beban sosial. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mengkategorikan BUMD ke dalam kelompok, misalnya kelompok komersial penuh, semi-komersial, dan sosial. BUMD dengan potensi laba tinggi dapat difokuskan untuk penyumbang dividen, sementara yang bersifat sosial didorong untuk efisiensi dan sinergi lintas-BUMD.

Berikutnya, optimalisasi aset melalui skema kemitraan atau alih kelola. Jika terdapat beberapa aset menjadi beban jika dikelola oleh BUMD, perlu dilakukan audit aset menyeluruh untuk mengidentifikasi peluang joint venture, alih kelola ke sektor swasta, atau pengembalian aset ke Pemprov jika lebih efisien.

Juga penguatan kapasitas manajemen dan tata kelola perusahaan. Fahira Idris mengungkapkan, reformasi sumber daya manusia di tubuh BUMD harus berfokus pada seleksi berdasarkan kompetensi, bukan afiliasi politik.

“Pelatihan manajemen modern, tata kelola risiko, serta kepemimpinan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak,” ungkapnya.

Termasuk implementasi digitalisasi dan integrasi sistem informasi keuangan. Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan keuangan secara digital akan mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan. Pemprov DKI Jakarta, lanjut Fahira Idris, bisa mengembangkan dashboard real-time untuk memantau kinerja seluruh BUMD.

Sementara penetapan insentif dan disinsentif harus jelas. Pejabat dan manajemen BUMD yang berhasil mencapai KPI harus diberi penghargaan yang sepadan. Sebaliknya, BUMD yang berkinerja buruk harus dikenai evaluasi menyeluruh.

Terakhir adalah dengan mendorong inovasi model bisnis dan diversifikasi produk/jasa. Dalam pandangan Fahira Idris, untuk BUMD yang sudah berada di jalur sehat, Pemprov perlu memberikan ruang eksperimentasi model bisnis baru atau ekspansi sektor yang relevan, misalnya transformasi PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi platform distribusi digital pangan.

“Dengan pendekatan strategis dan sinergis antara Pemprov, manajemen BUMD, serta publik, target dividen 75 persen BUMD di Jakarta dalam setahun ke depan sangat layak untuk dicapai,” tandas Fahira Idris. (***)