RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggugah kesadaran para kepala desa untuk menjadi ujung tombak gerakan antikorupsi di tingkat paling dasar pemerintahan.

Seruan ini disampaikan dalam agenda roadshow antikorupsi yang digelar di Aula Islamic Center Majalengka, Jawa Barat (Jabar), Rabu (30/07/2025) sore.

“Para kepala desa harus sadar bahwa mereka bukan hanya tokoh lokal, tapi bagian dari penyelenggara negara,” kata Guntur Kusmeiyano, Kepala Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI. “Dan itu membawa konsekuensi hukum, kewajiban transparansi, hingga pelaporan kekayaan.”

Baca juga: Majalengka Pamer Komitmen Antikorupsi Lewat Kolaborasi dengan KPK

Di hadapan puluhan kepala desa, Guntur menggarisbawahi pentingnya membangun integritas dari dalam. Menurutnya, pendekatan represif bukan satu-satunya jalan memberantas korupsi. KPK justru kini menitikberatkan pada langkah preventif: pendidikan dan pencegahan.

Sejak 2021, KPK meluncurkan program Desa Antikorupsi. Tujuannya bukan semata audit atau pengawasan ketat, melainkan membentuk pola pikir baru dalam tata kelola desa.

"Kita ingin kepala desa berpikir tidak hanya teknokratis, tetapi etis,” ujar Guntur. “Bahwa pengelolaan dana publik adalah tanggung jawab moral, bukan sekadar urusan administratif," jelas Guntur.

Baca juga: Rayakan Hari Anak Nasional, MILKU Ajak Anak Indonesia Berani Bermimpi Meraih Cita-cita dan Tumbuh Hebat

Ia menilai, masih banyak kepala desa yang memandang urusan anggaran hanya dari sisi prosedural. Padahal, kata dia, jabatan publik mengandung dimensi etika yang menuntut kejujuran, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang memberi teladan.

“Yang kita butuhkan bukan hanya kepala desa yang bersih secara personal,” ujar Guntur. “Tapi yang mampu menularkan semangat antikorupsi ke sekelilingnya. Menjadi agen nilai.”

Saat disinggung perihal peran KPK dalam penanganan penyimpangan dana desa, Guntur menegaskan bahwa lembaganya tidak terlibat langsung dalam aspek penindakan. “Itu wewenang kementerian teknis dan pemerintah daerah,” jelasnya. “Fokus KPK adalah membangun pondasi budaya dan tata kelola yang kuat di desa-desa.”

Baca juga: Legislator PKS Jabar Kritik Jam Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB: Tak Bisa Disamaratakan

Di akhir sesi, Guntur menyampaikan pesan yang menjadi benang merah acara hari itu: bahwa integritas bukan sekadar jargon atau regulasi, melainkan sikap hidup yang harus tumbuh dari kesadaran diri penyelenggara negarai dari desa, untuk Indonesia yang bersih. (***)

Journalist: Eko Widiantoro