RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, Hasbullah Fudail, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Rabu (23/07/2025).

Pertemuan menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan para tokoh pesantren terkait isu-isu strategis yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan kehidupan keagamaan.

Dalam forum yang berlangsung hangat di kompleks pesantren, Hasbullah hadir didampingi Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Paul Jadu, serta dua staf.

Baca juga: Anggota DPRD Jabar Elly Farida: Pentingnya kolaborasi Pemprov Jabar dengan Sekolah Swasta

Sementara dari pihak pesantren, hadir sejumlah kiai dan pimpinan lembaga, di antaranya KH Marzuki Ahal (Ketua PSPB), KH Ahmad Najiyullah Fauzi (Ketua Yayasan MHS), KH Wawan Arwani Syaerozy (Mudir Ma’had Aly MHS), KH Rahmat Mahtum (Pengasuh PEST Masyariqul Anwar), dan Ust Jauharudin (Wakil Rektor STID).

Dalam pengantarnya, Hasbullah memperkenalkan tugas dan fungsi Kemenkumham, khususnya dalam mengemban mandat penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM (P5HAM).

“Silaturahmi ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat, khususnya kalangan pesantren yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga kerukunan dan membentuk karakter bangsa,” ucapnya.

Baca juga: Presiden Probowo Luncurkan Logo dan Tema Hari Kemerdekaan RI ke 80, Bersatu Berdaulat untuk Indonesia Maju

Sejumlah isu aktual ikut dibahas dalam pertemuan, mulai dari perlindungan pasien perempuan, kebebasan beragama, hingga dinamika kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial.

Para kiai menyampaikan harapan agar pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi riil di lapangan, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kehidupan keagamaan.

“Kami tidak menentang program pemerintah, hanya berharap setiap kebijakan disosialisasikan dengan baik dan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat,” ujar KH Marzuki Ahal.

Baca juga: Polisi Pastikan Aktivitas Tambang Ilegal di Jatimulya Sudah Terhenti

KH Ahmad Najiyullah Fauzi menambahkan pentingnya pelibatan tokoh agama dalam proses awal perumusan kebijakan. Ia menggarisbawahi pentingnya perlakuan hukum yang adil terhadap umat Islam serta mendorong keterlibatan pesantren dalam agenda-agenda strategis pemerintah.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah keinginan para kiai agar difasilitasi pertemuan langsung dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Permintaan itu mencerminkan keresahan terhadap sejumlah kebijakan daerah yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Baca juga: Truk Bermuatan Batu Terguling di Kadipaten, Arus Lalu Lintas Tersendat Selama 5 Jam

Menanggapi hal tersebut, Hasbullah menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi antara para kiai dan Gubernur Jabar

“Kami akan berupaya menyampaikan harapan ini dan memfasilitasi ruang dialog agar komunikasi berjalan lebih terbuka dan solutif,” ungkapnya.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan tekad bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam membangun Jabar yang inklusif dan berkeadilan. (***)

Jurnalis: Eko