RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Kelapa memberikan pemasukan yang besar bagi pemerintah, juga masyarakat petani yang berkecimpung di dunia perkelapaan Indonesia, contohnya seperti kepala sawit.

Kini, menurut pengamatan penulis, rata-rata petani kelapa di Indonesia, khususnya di desa-desa Kalimantan di mana penduduknya masih memiliki berhektar-hektar kebun kelapa, hidup makmur dan berkelimpahan dari pohon kelapa.

Kelapa juga merupakan komoditi penting bagi Indonesia. Ketika terjadi krisis kelapa di awal tahun 2025, hal ini sempat membuat masyarakat dunia heboh.

Baca juga: PLN Siaga 24 Jam, Dukung Penuh Listrik Jakarta Fair 2025

Walaupun krisis ini sebelumnya telah diwanti-wanti oleh FAO di penghujung tahun 2013 lalu. FAO atau Food and Agriculture Organization yang merupakan salah satu organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berfokus pada upaya mengatasi kelaparan dunia dan didirikan di Roma, Italia pada 16 Oktober 1945.

Bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian global yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

Mencermati krisis yang pernah terjadi maka KOPEK (Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa) yang berdiri sejak 24 Agustus 2017 dan telah berkomitmen untuk turut serta Pemerintah Pusat dalam memulihkan dan memperkuat pengembangan perkelapaan Nasional, telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yang diawali dengan melakukan diskusi kelapa di Univesitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan.

Baca juga: MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pilkada, Pengamat: Perubahan Sistem Tak Menjamin Tingkatkan Kualitas Pemilu

Kemudian disusul dengan melakukan audiensi ke Menteri Bappenas, Menteri Pertanian, dan terakhir berkunjung langsung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi yang bersedia menjadi tuan rumah Pra Munas KOPEK II yang rencananya akan dilaksanakan akhir Juli 2025.

Krisis kelapa yang ditandai dengan gonjang-ganjing pasar beberapa waktu lalu telah membuat kita sadar bahwa keberadaan kelapa Indonesia harus segera memperoleh perhatian khusus agar kondisi para petani kelapa dan produksi hasil kelapa Nasional tidak terpuruk bersama situasi yang ada.

Menurut Ketua Umum KOPEK Nelson Pomalingo di kegiatan Pra Munas tersebut, penanganan keberadaan kelapa secara serius akan menjadi momentum untuk mendorong Gerakan Nasional Tanam Kelapa yang kebetulan telah direncanakan Kementerian Pertanian untuk menanam 500 ribu hektar kelapa di seluruh provinsi selama 5 tahun ke depan.

Baca juga: Meriahnya Prosesi Kenaikan Pangkat 95 Personel Polrestro Depok, Dihibur Bambang Tamvan

Tanjung Jabung Barat dipilih karena merupakan kabupaten nomor 4 penghasil kelapa terbesar di Indonesia dan masuk sebagai klaster utama kelapa se Sumatera.

Ia menambahkan bahwa produktivitas kelapa di kabupaten pesisir Jambi ini lebih tinggi dibanding rata-rata perkembangan kelapa Nasional dan mengakibatkan budidaya kelapa petani di kabupaten ini menjadi relatif lebih baik.

Pra Munas diperkirakan dihadiri 60-70 bupati kabupaten penghasil kelapa, terutama dari kabupaten sentra kelapa.

Kegiatan ini membahas dan mempersiapkan materi untuk dibawa ke Munas yang rencananya akan diadakan di bulan September 2025 nanti.

Baca juga: UI dan Korsel Bersinergi, Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung C-Hub sebagai Pusat Kolaborasi dan Inovasi

Materi tersebut antara lain struktur pengurus, AD/ART, program kerja dan sistem yang akan dibangun dari hulu sampai hilir pengembangan kelapa Indonesia serta pembiayaan KOPEK.

Sebelumnya Nelson dan Ardi Simpala Sekretaris Eksekutif KOPEK, telah melakukan kunjungan kerja ke Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat dan diterima oleh Bupati Anwar Sadat untuk membahas yang berkaitan dengan kegiatan Munas tersebut. Anwar Sadat menyatakan rasa bangga dan apresiasi karena ditetapkannya Tanjung Jabung Barat sebagai tuan rumah Pra Munas KOPEK.

Luas lahan kelapa Tanjung Jabung Barat mencapai 51.427 hektare dan merupakan produsen keempat terbesar di Indonesia. Momentum Pra Munas KOPEK diharapkan membangkitkan semangat petani untuk terus mengembangkan kebun kelapa.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan membangkitkan kembali potensi kelapa jangkung, yaitu kelapa yang menghasilkan buah terbanyak dari kelapa jenis lainnya. Kebun kelapa di tempat ini 100% milik rakyat bukan koperasi atau swasta,” kata Anwar.

Baca juga: NU Depok Gelar Halaqah Falakiyah, Dorong Kaderisasi Ahli Falak Ahlussunnah wal Jamaah

Selain itu setelah melihat potensi dan merespon permintaaan Bupati Tanjung Jabung Barat untuk membangun sumber daya petani muda melalui pendidikan vokasi yang fokus pada pengelolahan hulu dan hilir kelapa, Alias Wello yang juga selaku ketua Yayasan Politeknik Lingga yang sudah memiliki sertifikasi Akreditasi B (Baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tersebut, menyatakan kesediaannya untuk membuka kelas reguler tentang perkelapaan di Kuala Tungkal.

“Ini akan menjadi politeknik pertama di Indonesia yang berkonsentrasi pada kelapa,” jelasnya.

Di akhir Munas, dinyatakan bahwa keberadaan kelapa yang menjadi bagian dari kebutuhan terpenting kemanusiaan dan juga di berbagai industri, memang sudah seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius lagi. (***)

Penulis : Fanny J Poyk/Ardi Simpala