MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pilkada, Pengamat: Perubahan Sistem Tak Menjamin Tingkatkan Kualitas Pemilu

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak serta merta akan meningkatkan kualitas pemilu. "Kualitas Pemilu tidak hanya ditentukan oleh peserta pemilu. Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh KPU, Bawaslu, dan pemilih itu sendiri," ungkap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, di Jakarta, Senin (30/06/2025) malam.
Menurut Jamil, semua komponen tersebut tidak berdiri sendiri. Komponen satu dengan komponen lainnya saling berkaitan dan mempengaruhi hasil bagi peserta pemilu.
"KPU dan Bawaslu misalnya tidak menjamin akan dapat menjaga netralitas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bila pemilu nasional dan daerah dipisah. Sebab, masalahnya bukan pada banyak tidaknya peserta pemilu, tapi pada integritas dan taat azas," tandas Jamil.
Jamil juga menekankan, bukan rahasia lagi, masalah taat azas menjadi hal terlemah di negeri ini. Artinya, sebanyak apa pun aturan dan sistem dibuat, kalau semua komponen itu tidak taat azas maka hasilnya tidak akan pernah optimal.
"Dengan tidak taat azas, maka aturan dan sistem bukan untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tapi justru dicari kelemahannya untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Akibatnya, aturan dan sistem bukan untuk dilaksanakan sungguh-sungguh tapi justru sengaja dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan kelompok," jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Sehingga, lanjutnya, pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak serta merta akan menghilangkan politik uang. Politik uang itu tidak hanya berlaku untuk pemilih, tapi juga untuk Bawaslu dan KPU.
"Jadi, kalau pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak dapat meniadakan politik uang, maka dipastikan kualitas pemilu tidak akan pernah terwujud. Begitu juga kalau KPU dan Bawaslu tidak taat azas, maka omong kosong ada pemilu berkualitas," tandasnya.
Jamil juga mengingatkan, aturan dan sistem apa pun yang dibuat, selama peserta pemilu, KPU, Bawaslu, dan pemilih tak taat azas, maka jangan bermimpi akan ada pemilu berkulitas. Jangan bermimpi juga akan terpilih banyak caleg, pasangan capres, pasangan bupati, dan pasangan walikota yang berkualitas.
"Hasil pemilu tidak akan sesuai dengan cost yang dikeluarkan negara. Banyak uang keluar, tapi tak banyak pemimpin berkualitas yang akan terpilih. Ironi bukan!" pungkasnya. (***)