RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Wali Kota Depok Supian Suri menghadiri sekaligus membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kota Depok di Aula Lantai 10, Balai Kota Depok, Kamis (05/06/2025).

Tidak sedikit peserta yang akhirnya mengeluarkan keluh kesahnya. Bukan hanya sekadar permasalahan Pengelolaan BOP.

Tetapi juga terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kebijakan jam masuk sekolah dan lain sebagainya.

Baca juga: Disnaker Depok Gelar Pelatihan Bahasa Jepang, Diikuti 42 Peserta

"Kami membuka dialog interaktif untuk mendengarkan saran, masukan para peserta berkaitan dengan urusan PAUD. Kami ingin hadir lebih dekat dan menampung apa saja yang menjadi kebutuhan mereka," ujar Wali Kota Depok Supian Suri.

Terkait SPMB, ia memohon maaf tidak bisa memenuhi keinginan seluruh masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, mengingat jumlahnya terbatas. Supian juga memastikan proses SPMB berjalan sesuai aturan.

"Tidak ada titip menitip, tidak ada intervensi dari Wali Kota Depok. Kami ingin aturan yang dibuat sesuai ketentuan, dipahami. Aturan tidak semua murni dibuat oleh kita Pemkot.Depok, tetapi kita juga mengacu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen)," jelasnya.

Baca juga: Dinas PUPR Depok Kinerjanya Sangat Baik, Indeks Kepuasan Masyarakat Capai 89,75 Persen

Supian berpesan kepada seluruh peserta yang merupakan operator sekolah untuk menggunakan dana BOP sebagaimana mestinya. Karena laporan ini akan dipertanggungjawabkan dan diperiksa unit terkait.

"Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diinput, pemanfaatan juga diperhatikan. Kami berpesan agar lembaga PAUD fokus mencerdaskan anak-anak bangsa dengan BOP yang nantinya disalurkan," terang Supian. (***)