RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Akhirnya, konflik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menemukan jalan keluar. Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025.

Kesepakatan itu dicapai melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/05/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

Persatuan itu disambut suka cita seluruh anggota PWI Kota Depok. Secercah harapan, keyakinan atau keinginan yang kuat akan terjadinya sesuatu yang baik di masa depan.

Namun, belum begitu lama kegembiaraan itu dinikmati, awan gelap dengan cepat memyelimuti Kantor PWI Kota Depok.

Pada Jumat, 23 Mei 2025, PWI Kota Depok menerima surat via pdf nomor WhatsApp berkop PWI Jawa Barat tertanggal 22 Mei 2025, yang ditandatangani Plt Pengurus PWI Jawa Barat, yakni H Danang Donosoro (Ketua), Arihta Utama Surbakti (Wakil Ketua Bidang Organisasi), dan Catur Azi (Sekretaris).

Surat ini berisi permintaan agar PWI Kota Depok memberikan klarifikasi dan pernyataan sikap terhadap keabsahan Pengurus PWI yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. Batas waktu pemberian jawaban paling lambat 24 Mei 2025.

Atas surat tersebut, PWI Kota Depok melakukan rapat pengurus yang dipimpin langsung Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah yang dihadiri Sekretaris Heru Sasongko, Wakil Ketua Maulana Said dan Syamsudin Salad, Bidang Organisasi, Windarto dan Ridwan Ewako.

Kesimpulan rapat PWI Kota Depok tersebut tertuang dalam 10 poin berikut.

1. Pengurus dan Anggota PWI Kota Depok menyambut baik langkah berbaru penyelesaian masalah di PWI Pusat yang menghasilkan Kesepakatan Jakarta pada 16 Mei 2025.

2. Pengurus dan anggota PWI Kota Depok menyambut antusias semangat Kesepakatan Jakarta agar segenap jajaran PWI di Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota mengedepankan "persahabatan", "persaudaraan", "saling menghormati", "saling menghargai", "melupakan perbedaan masa lalu", dan "fokus ke masa depan".

3. Atas semangat tersebut --yang sejalan dengan sikap PWI Kota Depok selama ini terhadap persoalan di PWI Pusat, kami memilih mendudukkan konteks masalah ke posisi kepengurusan "sebelum kisruh terjadi". (Sesuai bunyi kesepakatan poin 2). Artinya, kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa penyelesaian masalah dimaksud dapat memperoleh solusi jika perbedaan yang meruncing dilupakan, demi menjaga marwah dan kembali normalnya perputaran roda organisasi.

4. Sikap di atas itu sama sekali bukan berarti PWI Kota Depok menolerir pelanggaran PD-PRT organisasi, namun cukup menjadi catatan saja untuk perjalanan PWI ke depan. Sikap ini dilandasi kalkulasi matang bahwa fokus pada permasalahan dan perbedaan yang ada tak akan menghadirkan solusi, sementara kepentingan lebih besar untuk senantiasa menjaga nama baik organisasi profesi wartawan tertua ini jauh lebih penting.

5. Atas landasan di atas, PWI Kota Depok tidak membalas secara langsung surat tersebut di atas, melainkan memilih menyampaikan hal-hal di atas kepada dua pihak di PWI Pusat --yang kini tengah berjuang menghadirkan solusi konflik yang terjadi.

6. PWI Kota Depok mendorong semua pihak agar menjalankan Kesepakatan Jakarta secara sungguh-sungguh, dan tidak bermanuver seolah-olah demi organisasi namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan perorangan dan kelompok. Hanya dengan demikian rencana Kongres Persatuan yang diamanatkan Kesepakatan Jakarta benar-benar menjadi solusi terbaik dan final, demi kiprah PWI yang terbaik untuk perkembangan pers nasional, bangsa, dan negera.

7. PWI Kota Depok mengusulkan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat dilakukan langsung one man one vote atau semua Anggota Biasa memilih langsung tidak berdasarkan keterwakilan di tingkat Provinsi agar mendapat pemimpin yang legitimate. PWI Kota Depok menilai pemilihan one man one vote dapat menghindari praktik money politic dan juga politik kasak-kusuk yang saat ini berpotensi perpecahan.

8. PWI Kota Depok sepakat dengan Kesepakatan Jakarta yakni seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. PWI Kota Depok sepakat jika terdapat hambatan pencalonan maupun keanggotaan karena masalah administratif dan kebijakan atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini.

9. PWI Kota Depok menilai saat ini akan tunduk dengan keputusan yang dikeluarkan SC dan OC yang telah dibentuk pada 16 Mei 2025.

10. Atas dasar itu, PWI Kota Depok menentukan sikap berdasarkan hasil rapat seluruh anggota yang berjumlah 80 wartawan di Kantor PWI Kota Depok, Rabu 28 Mei 2025, bahwa PWI Kota Depok mengakui kepengurusan Ketua Umum PWI Pusat berdasarkan Kongres Bandung, Hendri Ch Bangun dan kepengurusan Ketua PWI Provinsi Jawa Barat (Jabar), Hilman Hidayat. Tentunya menolak keberadaan Plt Provinsi Jabar.

Jika dengan keputusan PWI Kota Depok ini akan berdampak PWI Kota Depok dibekukan, maka tidak mempermasalahkan adanya kepengurusan Plt PWI Kota Depok dan meminta seluruh anggota untuk menerima adanya dua kepengurusan dan menahan diri agar tidak melakukan gejolak yang menimbulkan kekerasan.

Demikian penyataan sikap PWI Kota Depok untuk kebersamaan dan mendukung penuh terlaksananya Kongres Persatuan PWI yang akan berlangsung di Jakarta, 30 Agustus 2025.

Kesampingkan Perbedaan, Ambil Persamaan, Sama-sama Wartawan, Sama-sama Anggota PWI. Dan PWI kembali bersatu di Kongres PWI.

Kota Depok, Rabu, 28 Mei 2025. Ditandatangani, Heru Sasongko/Sekretaris PWI Kota Depok dan Rusdy Nurdiansyah/Ketua PWI Kota Depok. (***)