RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga mengemukakan bahwa polemik ijazah Jokowi tidak reda meskipun Bareskrim Polri telah menyatakan autentik.

Menurut Jamil, sebagian masyarakat tetap tidak percaya ijazah Jokowi asli. Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu.

"Kenapa hal itu terjadi? Pastinya hal ini berkaitan dengan trust. Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri, kelompok ini tidak akan percaya," jelas Jamil di Jakarta, Sabtu (24/05/2025) pagi.

Menurutnya, keyakinan itu berbeda halnya dengan kelompok yang sejak awal sikapnya yakin ijazah Jokowi asli. Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan.

"Jadi, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berbeda pula terhadap pernyataan Bareskrim Polri. Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Jamil menambahkan, ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik bila yang menyatakan asli atau palsu dari lembaga yang trust-nya rendah di mata masyarakat. Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan.

Termasuk bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat.

Karena itu, perlu ditetapkan tim yang kredibel untuk menyatakan legalitas ijazah Jokowi. Tim itu idealnya diambil dari UGM, pihak Jokowi, pihak Roy Suryo, dan pihak independen.

"Kalau tim itu dapat dibentuk, maka mereka diberikan batas waktu dalam bekerja. Keputusan tim ini seyogyanya disepakati bersifat final," tandas Jamil.

Hal itu memang perlu segera diselesaikan agar isu ijazah palsu tidak dijadikan panggung politik oleh pihak manapun.

"Indonesia akan bersedih bila persoalan sepele itu justru dirancang oleh pihak tertentu dijadikan panggung politik untuk menarik simpati masyarakat. Mereka ini bisa saja memanfaatkan psikologis massa untuk mendulang simpati," imbuhnya.

"Kemungkinan itu bisa saja berlaku bagi Jokowi dan Roy Suryo beserta kawannya. Karena itu, persoalan ijazah Jokowi jangan sampai membawa bangsa ini terbelah," lanjut Jamil.

Jamil pun melihat bahwa bangsa ini tak boleh terombang-ambing hanya karena persoalan legalitas ijazah Jokowi. Karena itu, pembentukan tim yang bisa diterima kedua belah pihak perlu segera direalisir.

"Dengan cara itu, tidak ada lagi pihak yang mengambil keuntungan politik dari polemik legalitas ijazah Jokowi. Termasuk tentunya hal itu berlaku pada Jokowi," tandasnya. (***)