RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Ni Luh Puspa bersama stakeholder pariwisata NTT tegaskan komitmen lawan pungli di destinasi wisata.

Kampung Adat Ratenggaro bangkit berbenah untuk sambut wisatawan dengan aman, nyaman, dan berkesan.

Perlu diketahui pungli kembali mencoreng citra pariwisata Indonesia. Kali ini, kasus yang menimpa Youtuber Jajago Keliling Indonesia di Kampung Adat Ratenggaro, Sumba Barat Daya, NTT, mengundang reaksi cepat dari pemerintah pusat.

Baca juga: Disaksikan Presiden Prabowo, PLN Teken Pemanfaatan Gas Domestik di IPA Convex 2025

Wamenparekraf, Ni Luh Puspa mengatakan tegas, praktik pungli tidak boleh lagi terjadi di destinasi wisata Indonesia.

Dalam rapat daring bersama jajaran Pemprov NTT, Pemkab Sumba Barat Daya, serta pemangku kepentingan pariwisata, Rabu (21/05/2025), Wamenparekraf menggarisbawahi pentingnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Menurutnya, kelangsungan sektor pariwisata sangat bergantung pada kepercayaan publik, termasuk dari wisatawan mancanegara dan domestik.

“Saya rasa kita semua punya perasaan yang sama: pungli itu memalukan, dan tak bisa ditoleransi. Ini tanggung jawab bersama,” ujar Ni Luh Puspa penuh penekanan.

Baca juga: Dorong Ekonomi Biru dan Ketahanan Iklim, ASEAN, Jepang, dan UNDP Luncurkan Proyek Karbon Biru Inovatif di Jakarta

Respon Cepat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya pun merespon cepatg dengan menggelar pertemuan khusus pada Selasa 20 Mei 2025 lalu bersama aparat dan tokoh masyarakat kampung adat Ratenggaro.

Dalam pertemuan itu, masyarakat sepakat bahwa aksi pungli adalah pelanggaran norma dan merugikan citra daerah.

Lebih dari itu, masyarakat kampung adat juga mengusulkan langkah nyata: pembenahan fasilitas, pemasangan papan informasi tarif resmi, serta penguatan sistem keamanan dengan melibatkan polisi, TNI, dan Satpol PP.

Langkah-langkah ini dinilai sebagai bagian dari solusi jangka panjang yang berpihak pada wisatawan maupun masyarakat lokal.

Baca juga: Demi Kepuasan Pelanggan, SPBU Pertamina Terapkan Standar Pertamina Way 2.0

Destinasi Prioritas Nasional Terus Berbenah

Dengan jumlah kunjungan wisata mencapai 1,5 juta orang pada 2024, Provinsi NTT telah menjelma menjadi destinasi prioritas nasional. Namun, perkembangan pesat ini harus diimbangi dengan edukasi masyarakat dan pengelolaan destinasi yang inklusif.

“Kalau praktik-praktik seperti ini masih terjadi, kepercayaan wisatawan bisa luntur. Padahal, potensi NTT luar biasa,” tegas Ni Luh.

Kemenpar akan memperkuat koordinasi lintas lembaga, mulai dari pelatihan sadar wisata, manajemen destinasi berbasis komunitas, hingga penyuluhan nilai-nilai kearifan lokal.

Pendekatan edukatif dan preventif menjadi fokus utama, termasuk imbauan kepada wisatawan untuk menyalurkan bantuan melalui jalur resmi agar tidak salah sasaran.

Baca juga: Bareskrim POLRI Bongkar Praktik Pengoplosan LPG di Cipayung, 426 Tabung Gas Disita

Titik Balik Menata Ulang Destinasi Wisata

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, tak menampik bahwa insiden di Ratenggaro menyisakan luka. Namun, pihaknya menjadikan kejadian ini sebagai titik balik untuk menata ulang destinasi wisata yang lebih manusiawi, tertib, dan bersih.

“Kami berkomitmen, ini tidak akan terjadi lagi. Kami ingin Ratenggaro jadi simbol kebangkitan pariwisata lokal,” tegas Bupati dengan nada optimis.

Kesepakatan untuk menyusun peraturan desa tentang aktivitas wisata dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi angin segar bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Baca juga: SPMB 2025 Segera Dibuka, Ini Syarat dan Jadwal Lengkap Pendaftaran SMP di Depok

Pariwisata yang Menghidupkan

Kasus pungli di Ratenggaro bukan hanya cerita tentang pelanggaran, tetapi juga tentang kesadaran dan perubahan. Ketika masyarakat dan pemerintah bersatu, masa depan pariwisata yang bersih dan berbudaya bukan sekadar mimpi.

“Ini momentum kita untuk bangkit. Sumba, NTT, dan Indonesia bisa menjadi rumah yang ramah bagi wisatawan, tempat di mana keindahan alam berpadu dengan keramahan manusia,” tutup Wamenpar dengan harapan kuat. (***)