Home > Nasional

Darurat Sampah, DPRD Depok Dorong Pemerintah Gandeng Pihak Ketiga

Pogram ini berawal dari ide yang sempat disampaikannya dua tahun lalu dalam rapat pembahasan pandangan umum DPRD Kota Depok.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) 
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Saat ini, Kota Depok alami darurat sampah. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mempercepat penanganan masalah sampah dengan menggandeng pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar negeri.

Yeti sampaikan hal itu usai meninjau Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Selasa (15/04/2025).

Dia engapresiasi keberlanjutan program pengolahan sampah berbasis maggot (larva lalat Black Soldier Fly) yang kini telah berkembang di tiga sentra utama di Kota Depok.

Baca juga: Darurat Sampah di Depok, Timsos 3R Kecamatan Beji Gencar Lakukan Penyuluhan Pemilahan Sampah

Pogram ini berawal dari ide yang sempat disampaikannya dua tahun lalu dalam rapat pembahasan pandangan umum DPRD Kota Depok.

“Alhamdulillah, luar biasa. Dulu saya pernah menyampaikan pentingnya program maggot ini. Dan sekarang, Pemkot Depok melalui Pak Wali Kota Supian Suri sudah menindaklanjuti secara konkret,” ucapnya.

Menurut Yeti, program pengolahan sampah berbasis maggot memiliki potensi besar, tidak hanya dalam mengurai sampah organik, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi warga.

Baca juga: Dinas PUPR Depok Angkut Secara Manual Material Longsor di Perumahan Permata

Bahwa DPRD Kota Depok sedang membahasa Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah yang akan memperkuat legalitas dan regulasi program-program seperti ini.

Terkait penutupan TPA Cipayung yang masih menerapkan sistem open dumping, Yeti menilai kondisi tersebut sudah tidak layak dan harus segera ditangani dengan pendekatan teknologi.

“Open dumping tidak bisa dipertahankan. Produksi sampah terus masuk tanpa solusi akan menimbulkan bahaya lingkungan yang lebih besar,” terangnya.

Sebagai bagian dari solusi, DPRD Kota Depok dan Pemkot Depok membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk investor luar negeri.

Baca juga: Raperda Pengelolaan Persampahan di Depok, Fraksi PKS Dorong Perbaikan Substansi dan Kelembagaan

Saat ini, dua negara yakni China dan Korea telah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi dalam sistem pengolahan sampah di Kota Depok.

“China, terutama, sudah menyatakan keseriusan mereka. Mereka punya teknologi canggih dan sudah membuktikan keberhasilan pengolahan sampah di Shenzhen. Bagi mereka, ada potensi besar dari jumlah sampah Depok yang mencapai 1.500 ton per hari untuk diubah menjadi energi listrik,” jelasnya.

Yeti menegaskan bahwa skema kerja sama tersebut bersifat investasi, tanpa membebani APBD Kota Depok.

Baca juga: Jambore Bersih-bersih Masjid Jawa-Bali di Masjid Pantai Bali

Pemkot Depok hanya perlu menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

“Saat ini belum sampai ke pembahasan teknis, tapi Pak Wali sudah meminta waktu untuk pemaparan dari pihak ketiga. Kami berharap, tahun 2025 sudah mulai ada implementasi nyata,” tuturnya.

Yeti juga menekankan pentingnya kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah.

“Masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Edukasi dan sanksi juga akan kami masukkan dalam Raperda sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin,” pungkasnya. (***)

× Image