RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, menuntut agar bisa masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Ribuan personel gabungan, dipimpin Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Djati Abdhy Wiyoto, berhasil mengkondisikan aksi aliansi honorer se-Indonesia itu menyampaikan pendapatnya ke DPR RI sehingga aksi berjalan aman dan lancar.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan dalam aksi itu Polda Metro Jaya melibatkan 1.394 personel gabungan.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat, kami melibatkan 1.394 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada awak media, Senin (03/02/ 2025).

Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Kompleks Parlemen.

"Pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke gedung DPR," ungkapnya.

Polisi juga menyiagakan pengalihan arus lalu lintas yang bersifat situasional. Susatyo mengatakan rekayasa lalu lintas diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi, dan terprovokasi. Kemudian, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya," tegasnya.

Selain itu, Susatyo mengimbau para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Para demonstran diminta berunjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum.

"Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas sekitaran Gedung DPR RI," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, unjuk rasa dimulai pukul 08.00 WIB. Diperkirakan, lebih kurang 13 ribu orang yang akan berorasi. Mereka mendesak hak para tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu. (***)

Empat Tuntutan

Setidaknya ada empat tuntutan massa dalam aksi tersebut.

Pertama, segera disahkannya RPP Manajemen ASN Turunan dari RUU ASN No. 20 Tahun 2023 yang mengakomodasi tenaga honorer non-database BKN R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.

Kedua, terbitnya Keppres untuk mengangkat Non-ASN Database BKN menjadi PPPK penuh waktu.

Ketiga, menolak rekrutmen CPNS Tahun 2023 sebelum proses pengangkatan honorer R2 dan R3 tuntas.

Keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu di daerah.

l