Home > Nasional

Menanti Dampak Video Dugaan Kasus Korupsi Petinggi Negara Ala PDIP

Politik saling intai ini kiranya masih dominan di Indonesia. Satu dengan lainnya bisa saja tiba-tiba saling memangsa.
Juru Bicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Juru Bicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Juru Bicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli mengatakan, PDIP berencana mengungkap video dugaan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara.

Hal itu disoroti Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga yang dikemukakan kepada RUZKA INDONESIA, Sabtu (28/12/2024).

Menurutnya, masyarakat tentu berharap video dugaan kasus korupsi itu segera dipublikasikan. Sebab, mayoritas masyarakat sudah muak terhadap perilaku koruptif, apalagi yang dilakukan petinggi negara.

"Kalau video itu dibuka, masyarakat akan mengetahui siapa saja petinggi negara yang diduga melakukan korupsi. Dengan begitu, masyarakat bisa mendesak aparat hukum, khususnya KPK, untuk memprosesnya sesuai hukum yang berlaku," ungkap Jamil.

Hal itu, lanjut Jamil, perlu dilakukan karena di Indonesia berlaku no viral, no action. Karena itu, perlu ada pembuka informasi mengenai orang-orang yang diduga koruptif agar masyarakat dapat memviralkannya melalui media sosial.

Upaya itu akan dilakukan masyarakat karena berharap agar semua koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa seperti di China, para koruptor ditembak mati.

"Namun, harapan itu agak sulit terwujud, karena perilaku koruptif terkesan sudah menjadi mainan sebagian para elite. Mereka melakukan itu baik sendiri maupun berjemaah," jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Celakanya, lanjut Jamil, perilaku koruptif itu dilakukan dengan cara saling melindungi. Perilaku itu sengaja ditutupi selama mereka masih satu frekuensi.

Bila frekuensinya sudah berbeda, barulah perilaku koruptif itu dibocorkan ke masyarakat. Kiranya, rencana mengungkap video kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara dapat dilihat dalam konteks tersebut.

"Jadi, perilaku korupsi sengaja didokumentasikan untuk digunakan ketika sudah tidak satu frekuensi lagi. Dokumentasi itu dijadikan alat sandera untuk membungkam atau menghancurkan orang yang sudah tidak satu frekuensi," imbuh Jamil.

Politik saling intai ini kiranya masih dominan di Indonesia. Satu dengan lainnya bisa saja tiba-tiba saling memangsa.

Kiranya hal itu yang terjadi dalam perpolitikan di tanah air. Sesama elit saling sandera dan siap menelanjangi satu dengan lainnya.

"Bisa saja dalam waktu dekat ini kita akan menyaksikan banyak elite negeri yang ditelanjangi. Masyarakat akan jadi penonton elite yang telanjang. Menarik bukan!" pungkas Jamil. (***)

× Image